Sabtu, 19 Maret 2016

Sensasi Permandian Aek Rara, Permandian Air Soda Tarutung di TapanuliUtara

Sensasi Permandian Aek Rara, Permandian Air Soda Tarutung di Tapanuli Utara

"Pemandian air soda ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Bahkan, di dunia hanya ada dua mata air soda, satu lagi di Brasil. Itu pun tidak lagi digunakan sebagai tempat pemandian. Maka, kita harus bersyukur dan menjaga pemandian ini." 
https://m.youtube.com/watch?v=WvPv3MuuuHc

Mungkin Anda berpikir air berkarbonasi atau air bersoda hanya untuk diminum. Air bersoda terlalu mahal untuk dijadikan air mandi.

Di Desa Parbubu I, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Anda bisa menikmati sensasi berenang di air bersoda.
(Foto Wikipedia)

Hujan turun rintik-rintik pada Minggu (17/1/2016) sore, tetapi puluhan pengunjung yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa tetap asyik berenang di pemandian air soda Tarutung, sekitar 285 kilometer di selatan Kota Medan.

Mereka memenuhi kolam berbentuk setengah lingkaran berkedalaman 160 sentimeter itu.
Anak-anak tampak berenang mengenakan ban pelampung, sebagian mencari sensasi dengan melompat sambil bersalto ke kolam berdiameter sekitar 50 meter itu. Di sudut lain tampak beberapa penderita stroke berendam sambil tertawa ringan.
Dari mata air di dasar kolam, air bersoda mengalir dari celah batu dan menimbulkan buih-buih. Aroma mirip minuman berkarbonasi terasa menusuk hidung, buih soda pun menempel di badan.

"Mandi di air soda seperti menyelam di dalam minuman berkarbonasi Sprite," kata Samuel Lubis, salah seorang pengunjung.
Hamparan pematang sawah yang tengah ditumbuhi bibit padi menjadi pemandangan yang memanjakan mata para wisatawan yang sedang mandi. Di ujung sawah itu melintang jajaran Bukit Barisan.
(Foto net)

Para pengunjung juga bisa menyaksikan pemandangan salah satu destinasi wisata rohani di Tarutung, yaitu Salib Kasih yang tertancap di puncak Bukit Siatas Barita.
Meski usianya sudah mencapai 80 tahun, penemu permandian air soda, Minar Sihite, tetap ikut melayani langsung para pengunjung.

Jemarinya yang sudah keriput cekatan menghidangkan berbagai jenis makanan dan minuman yang dipesan pengunjung.
Hari Minggu menjadi hari yang sibuk bagi Minar karena ia biasanya melayani sekitar 300 pengunjung dalam sehari, jauh lebih banyak dibandingkan dengan hari biasa yang hanya sekitar 50 orang.

Pada libur Natal dan Tahun Baru, pemandian air soda bahkan bisa dikunjungi lebih dari 600 orang dalam sehari.
(https://m.youtube.com/watch?v=WvPv3MuuuHc)
Di tengah kesibukannya, Minar menyempatkan diri berbagi cerita kepada beberapa anak. Dengan raut wajah serius, ia menuturkan bagaimana awalnya ia menemukan dan mengembangkan pemandian air soda.
"Pemandian air soda ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Bahkan, di dunia hanya ada dua mata air soda, satu lagi di Brasil. Itu pun tidak lagi digunakan sebagai tempat pemandian. Maka, kita harus bersyukur dan menjaga pemandian ini," kata Minar lirih.
Minar menuturkan, awalnya ia menemukan mata air soda pada tahun 1973, saat itu masih hanya berbentuk mata air yang ditutupi batu-batu, belum berbentuk kolam. Kerbau biasanya berkubang di sekitar mata air itu.
Masyarakat kala itu menganggap mata air soda sebagai tempat yang angker. Itu karena tanaman padi masyarakat kerap mati jika air soda mengalir ke sawah.

Warna merah seperti karat di sekitar mata air itu pun dinilai memberikan kesan mistis. Dalam bahasa Batak, pemandian air soda itu disebut Aek Rara. Aek artinya 'air', rara artinya 'merah'.
Akan tetapi, Minar percaya mata air itu akan membawa berkat baginya dan masyarakat. Sebagai tahap pengembangan awal, ia membongkar dan mengangkut tiga truk batu dari mata air itu. Ia pun membuat kolam seadanya dari batu dan tanah.
Minar pun terus mengembangkan pemandian itu hingga pada tahun 1990 ia membuat kolam dari semen.
Minar mengatakan, selain sebagai tempat bervakansi, mandi di air soda juga berkhasiat untuk kesehatan. "Air soda ini bisa menyembuhkan gatal-gatal, rematik, dan sakit mata," kata Minar.
Bahkan, setiap hari Minar meminum langsung air soda itu karena menurut dia bisa mencegah asam urat dan pengapuran tulang.
Meski pemandian air soda satu-satunya di Indonesia, Minar tak lantas mematok tarif mandi yang tinggi. Mandi di pemandian air soda gratis. Biaya pengelolaan dan operasional ia ambil dari keuntungan menjual makanan dan menyewa pelampung.
Seusai mandi, para pengunjung beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya hamparan sawah.

Minar menyediakan berbagai pilihan, antara lain lampet, yaitu penganan khas Batak berbahan dasar tepung beras yang dibungkus dengan daun pisang berbentuk limas. Ada juga telur rebus, bakwan, dan goreng pisang.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, kata Minar, beberapa kali meminta mengambil alih pengelolaan destinasi wisata air soda itu.

"Pemerintah juga pernah meminta saya mengutip retribusi dari para pengunjung, tetapi saya menentang," kata Minar.
Minar menyesalkan pemerintah ingin mengambil alih permandian itu setelah permandian air soda mulai dikenal luas.

"Setiap perwakilan pemerintah datang, mereka selalu menekankan bahwa setiap mata air adalah milik negara," katanya.
Pengunjung lokal
Bolton Lubis sore itu membawa istri dan keempat anaknya mandi di pemandian air soda. Mereka memilih berwisata ke sana karena jaraknya yang dekat.

"Jaraknya hanya setengah jam dari rumah kami di Kecamatan Siborong-borong," katanya.
Sebagian besar pengunjung pemandian air soda adalah wisatawan lokal. Pada umumnya, mereka berasal dari sejumlah daerah di Sumatara Utara.

Adapun dari luar Sumut biasanya karena kebetulan berkunjung atau pulang kampung ke Tarutung.
Minar berharap pemerintah mempromosikan pemandian air soda ke banyak daerah di Indonesia hingga ke luar negeri sehingga air soda tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal.
Akses ke Tarutung cukup mudah. Dari Medan, Tarutung bisa dicapai dengan perjalanan darat selama 7-8 jam. Tarutung juga bisa diakses dengan penerbangan 40 menit dari Medan dan 50 menit dari Batam menuju Bandara Silangit.
Waktu tempuh dari Bandara Silangit menuju permandian air soda hanya sekitar 40 menit perjalanan darat.
Namun, kemudahan akses tidak cukup. Minar berharap pemerintah mempromosikan paket-paket wisata agar para pelancong bisa berkunjung menikmati beberapa destinasi di Tapanuli sekaligus.
"Jika hanya menawarkan air soda, mungkin wisatawan luar negeri enggan," kata Minar.

Karena itu, Minar berharap pemerintah membuat paket wisata karena di Tapanuli banyak destinasi yang menarik, seperti Danau Toba, pemandian alam air panas, dan air terjun Mursala di Tapanuli Tengah.
Hari mulai gelap, semburat jingga menghiasi langit di atas Bukit Barisan. Para pengunjung tak lelah berenang mengitari kolam. Mirna berdiri di tepi kolam, berharap esok para pelancong dari berbagai penjuru menikmati sensasi berenang di air soda. (NIKSON SINAGA)
Versi asli artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Maret 2016, di halaman 26 dengan judul "Menikmati Sensasi Berenang di Air Bersoda". https://m.youtube.com/watch?v=WvPv3MuuuHc

Senin, 15 Februari 2016

Badan Otorita Danau Toba

Badan Otorita Danau Toba


Ada tiga kata kunci yang diusung keputusan pemerintah untuk membentuk Badan Otorita Danau Toba.



Pertama, koordinasi. Melalui badan ini seluruh dimensi dari sebuah industri pariwisata dapat disinergikan menjadi sebuah paket yang terintegrasi. Kedua, akselerasi. Melalui badan ini pola kerja yang selama ini lambat dan sangat birokratis dicoba dipercepat dengan otorisasi yang tidak saja koordinatif, tetapi juga instruktif. Ketiga, eksekusi. Dengan otoritas tunggal ini, upaya-upaya kompromi antarsektor dan antarinstansi yang kerap membelenggu keputusan hanya sekadar keputusan akan dapat diatasi. Singkatnya, BODT dimaksudkan untuk sesegera mungkin mengeksekusi amanat- amanat konstitusi, Nawacita, atau janji-janji politik presiden.


Namun, penting untuk mempertanyakan seberapa jauh legitimasi dan efektivitas BODT? Pertanyaan ini sangat pantas dijawab untuk kemudian bisa mengatakan bahwa keberadaan BODT adalah sebuah keniscayaan yang patut diapresiasi.


Otoritas pariwisata


Sejumlah kalangan antusias menanggapi keputusan pemerintah membentuk BODT yang mengemban amanah menjadikan Danau Toba sebagai Monaco of Asia. Walau tidak banyak yang tahu seperti apa itu Monaco atau di mana letak quasi-negara itu, asosiasi instinktif mereka menggambarkannya sebagai sebuah tempat atau situasi yang luar biasa hebatnya, gemerlap, hidup, dan penuh daya pikat.

Itu artinya kawasan Danau Toba, yang selama ini dikenal remote, tertinggal, dan bahkan terancam, akan segera berubah menjadi sangat dekat, mudah dijangkau, dan tempat yang amat menyenangkan dan menghibur. Bersamaan dengan itu, terbayangkan pula kedatangan puluhan ribu wisatawan dari berbagai penjuru mata angin dengan membawa banyak uang untuk dibelanjakan. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial sekitar 600.000 penduduk yang tersebar di tujuh kabupaten sekelilingnya akan meningkat.

Antusiasme berjangka pendek, tetapi lebih realistis ditunjukkan oleh mereka yang memiliki naluri bisnis sangat tajam. Mengetahui pemerintah akan menggelontorkan sekitar Rp 21 triliun untuk mengubah Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional, mereka mulai menyusun strategi dan langkah-langkah taktis agar bisa mendapat bagian dari berbagai proyek pembangunan baik yang meliputi infrastruktur, seperti pembangunan Jalan Tol Kualanamu-Parapat, jembatan atau bahkan bandara, maupun yang terkait struktur utama dari sebuah industri pariwisata, seperti perhotelan, agen perjalanan, restoran, dan berbagai EO ragam pertunjukan yang akan disuguhkan. Tak tertutup kemungkinan, para pebisnis hitam boleh jadi sudah menyusun daftar usaha yang mungkin dilakukan, termasuk yang berkategori gelap dan ilegal.

Bagi pemerintah sendiri menyulap Danau Toba sebagai tujuan wisata dunia bukanlah sebuah imajinasi. Pemerintah membangun sebuah proyeksi yang berbasis kalkulasi ekonomis dan teknokratis sekaligus politis, sehingga realisasinya tampak sebagai sebuah keniscayaan.

Tidak perlu mempertanyakan legitimasi pembentukan BODT, karena itu adalah prerogatif presiden. Yang patut ditekankan adalah signifikansi pariwisata sehingga ia seakan memiliki kekuatan pemaksa, hingga seorang presiden dan para menteri pun tidak boleh mengabaikannya. Sebagaimana sering dikemukakan pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang menunjang pertumbuhan ekonomi global (3-4 persen) dan nasional (9-10 persen).

Menurut para ahli industri, pariwisata memiliki multiplier effect yang luas. Juga dikemukakan bahwa pariwisata merupakan sektor ekonomi yang tidak terlalu rentan terhadap krisis ekonomi global dan bisa sebagai sabuk pengaman perekonomian nasional apabila krisis terjadi. Eksplanasi makro ini juga berlaku untuk Provinsi Sumatera Utara dan tujuh kabupaten yang terdapat di sekitar Danau Toba.

Potensi wisata yang luar biasa yang dimiliki kawasan Danau Toba tampaknya telah mendorong presiden dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli segera mengonversikannya menjadi sumber penerimaan devisa. Sebagai international geopark warisan sejarah bumi dan turut membentuk peradaban umat manusia, puncak-puncak gunung yang melingkari danau yang luas dan tenang itu adalah komoditas bernilai jual tinggi dan menghasilkan devisa negara.


Proyek dan proyeksi

Hitung-hitungan ekonomis Rizal Ramli tentulah tidak berujung hanya dengan munculnya berbagai proyek-proyek yang bersifat sektoral dan sesaat. Pak Menteri ini pasti telah merangkai sebuah proyeksi tentang ekowisata Danau Toba yang multidimensi, komprehensif, dan berkelanjutan. Proyeksi semacam itu akan memperkuat legitimasi dan efektivitas BODT.

Pertama, BODT perlu sejak awal menyadari bahwa Danau Toba dan kawasan sekitar bukan semata-mata obyek alam, melainkan juga obyek kultural. Masyarakat di sekitar memiliki sejarah dan keterikatan dengan alam. Bangunan kultural ini tidak hanya menghadirkan keunikan, keagungan, atau keluhurannya, tetapi juga termasuk kelemahan dan kekurangannya. Bagi sebagian masyarakat, khususnya subetnik Toba, kaki gunung (pusuk) Buhit diyakini sebagai tempat lahirnya si Raja Batak dan asal-usul masyarakat Batak.

Dari daerah inilah keturunannya selanjutnya menyebar (diaspora) baik di sekitar Danau Toba dan Samosir maupun ke daerah lain di Sumatera, Indonesia, serta mancanegara. Belakangan ini, semakin banyak praktik di mana orang Batak yang meninggal di perantauan dibawa pulang dan dimakamkan di daerah asalnya. Dengan kata lain, Samosir dan daerah sekitar Danau Toba tidak hanya bermakna sebagai tempat (locus), tetapi habitus yang menyatupadukan aspek-aspek teritorial, kultural, dan spiritual. Karena itu, menjadi perlu untuk mengkhawatirkan apakah ritual-ritual semacam itu akan menjadi komoditas yang juga akan "dijual".

Kedua, sangat penting pula menegaskan bahwa masyarakat setempat harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan budaya baru bernama industri pariwisata ini. Walaupun orang Batak biasa dikenal pintar, tegas, pekerja keras, toleran, dan memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, semua karakteristik itu tidak lantas sejalan dengan tuntutan usaha jasa pariwisata.

Layanan berstandar internasional sebagaimana diinginkan boleh jadi merupakan kualifikasi yang justru akan memarjinalkan dan mengeliminasi. Sementara itu, kepintaran dan ketegasan pun tidak selalu berkorelasi positif dengan kesediaan berbagi atau menerima. Justru perlu diantisipasi bahwa sikap-sikap dasar semacam itu akan menjadi sumber konflik, entah horizontal atau vertikal, dan menjadi kontraproduktif terhadap akselerasi seperti yang diinginkan.

Karena itu, tampak cukup jelas bahwa bila BODT ingin menjalankan peran sebagai koordinator, akselerator, dan eksekutor dengan legitimasi dan efektivitas yang tinggi, diperlukan desain pembangunan ekowisata yang berbasis masyarakat (community-based ecotourism) dan sungguh-sungguh memerhatikan respek budaya dan konservasi lingkungan (cultural and environmental conservation). Peran koordinatif yang dijalankan BODT pun hendaknya lebih bersifat fasilitatif dan kolaboratif. Dengan demikian, tetap terbuka ruang bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah kabupaten untuk ambil bagian dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutannya.

Tidak dapat dimungkiri bahwa semua prinsip di atas akan mewujudkan sustainable ecotourism yang berarti kawasan wisata Danau Toba akan menjadi destinasi yang akan berlangsung untuk selamanya. Ini bukan kumpulan proyek jangka pendek dan sektoral. Pengadaan dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dermaga, atau fasilitas fisik lainnya dan penataan tata ruang, mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang relatif lebih singkat (misalnya sampai 10 atau 15 tahun); tetapi konservasi alam dan nilai-nilai historis dan budaya masyarakat harus terus berlangsung karena sesungguhnya kegiatan dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh semuanya bertitik tolak pada konservasi alam, sejarah, dan budaya masyarakat setempat.

Karena itu, keputusan pemerintah mendirikan BODT harus dibaca sebagai mengemban misi ganda yang tidak bisa dipisahkan: merawat (konservasi) dan memanfaatkan (utilisasi). BODT ditujukan untuk memuliakan seluruh kekayaan alam, budaya, tradisi, dan masyarakat, dan pada saat bersamaan memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.


*Mangadar Situmorang
Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Sumber : Harian Kompas, Opini hal. 7, 10 Februari 2016.

Sabtu, 10 Januari 2015

Prediksi 2015: Jokowi dan Isu resuffle kabinet

Prediksi 2015: Jokowi dan Isu resuffle kabinet




"Kalau saya jadi presiden, menteri tak (capai) target, maaf saya ganti. Kan gampang banget. Yang ngantre jadi menteri itu ribuan." Masihkah kita mengingat janji Jokowi saat penyampaian visi-misi ekonomi di sektor kelistrikan, di hadapan pelaku bisnis di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (4/6/2014) malam lalu.

Bahkan, ancaman resuffle kembali disampaikan Jokowi kepada para menteri guna mengingatkan bawahannya agar bisa menunjukkan performa yang memuaskan selama masa kepemimpinanya dengan mencapai target yang ditetapkan.

Jokowi pun mengisyaratkan sewaktu-waktu para menteri bisa saja diganti.
"Kalau sama saya, menteri harus ada target. Yang antre menjadi menteri itu ribuan, jadi kalau target tidak terpenuhi, ya maaf, saya berikan sama yang antre," ucap Jokowi saat memberikan sambutannya di acara Kompas CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014) lalu.

Janji Jokowi kelihatannya tidak main-main. Apalagi, diawal, saat mengumumkan kabinetnya pada Ahad (26/10/2015) di halaman tengah istana Merdeka, Jokowi mengumumkan nama kabinetnya adalah kabinet kerja. Nama kabinet ini seakan mau menunjukkan semangat pemerintahannya, yang tak lain "kerja, kerja dan kerja."

Hal ini juga tampak pada Jumlah kementerian di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebanyak 34 kementerian, diisi 16 profesional dari kalangan partai politik dan 18 dari kalangan profesional.

Kini telah dua bulan lebih sejak dilantik kabinet Jokowi-JK berkerja. Besar atau kecil tak dapat dipungkiri ada perubahan dan perbaikan serta gebrakan positif yang dinilai publik telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Tapi, bukan berarti semua janji dan target pemerintahan Jokowi-JK telah tercapai semuanya.

Target Jokowi-JK

Masih banyak pula Pekerjaan rumah (PR) yang perlu dibenahi dan dilakukan selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK. Paling tidak itu terlontar saat Jokowi  memberikan sambutan di depan kepala daerah membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

"Kita sering menyampaikan negara kita gemah ripah loh jinawi, kaya akan sumber daya alam. Kita negara agraris. Tapi faktanya semuanya kita impor, mulai dari beras, gula, kedelai, jagung dan lain-lainnya.bApa lagi yang tidak kita impor sekarang ini?"  Demikian disampaikan Jokowi saat itu.

Oleh sebab itu, kedepan, Jokowi menargetkan, tiga tahun ini bangsa Indonesia akan mencapai swasembada pangan. "Paling tidak dalam tiga tahun, berasnya sudah selesai. Tidak ada impor lagi yang namanya beras! Baru tahun berikutnya gula, jagung dan berikutnya lagi dan berikutnya lagi untuk komoditas pangan lainnya," demikian Tegas Jokowi.

Untuk itu pula, Jokowi memutuskan 49 waduk yang ingin dibangun dalam lima tahun ke depan. Semula Jokowi mengaku merencanakan pembangunan 30 waduk. Namun setelah blusukan ke daerah, dan ada lahan yang siap dijadikan waduk, rencana itu berubah. Waduk yang bakal dibangun lewat dana negara bertambah jadi 49.

Pembangun 49 waduk ini menjadi salah satu pendukung target pemerintahan merealisasikan swasembada pangan pada 2017 mendatang. Jumlah tambahan 19 waduk disampaikan kepala daerah saat Jokowi blusukan.

Bahkan Mulai tahun depan, pembangunan waduk akan dimulai. Untuk tahap pertama sebanyak 13 waduk akan dibangun tahun 2015. "Rencana kemarin 11 waduk, ternyata lapangan menunjukkan bisa 13," sambungnya, seraya menambahkan, selain waduk, pemerintah juga menargetkan pembangunan irigasi sebanyak 1 juta hektar.

Hal lain, Jokowi juga tak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat blusukan ke daerah, masalah yang hampir sama ditemukan dan dirasakan masyarakat adalah krisis listrik. Padahal Indonesia memiliki energi melimpah.

"Ijinnya terlalu lama, pembebasan lahan juga bermasalah. Ijin pertama yang saya dengar untuk pembangkit listrik sampai dua tahun, ada juga sampai empat tahun. Ijin yang saya dengar terakhir waktu ke Sumatera Selatan ke Pak Alex Noerdin sudah enam tahun belum keluar," ucapnya.

Di tempat lain, masalah lainnya pada pembebasan lahan yang berlangsung tiga sampai empat tahun, tapi belum juga rampung. Jika masalah ini bisa diatasi, Indonesia tidak mengalami defisit listrik seperti sekarang.

"Melimpah energi, melimpah batubara dan gas dan lain-lain, tapi di daerah listriknya hidup-mati, hidup-mati, byar-pet semuanya," keluh Jokowi.

Untuk itu pula, Pemerintah menargetkan lima tahun mendatang 35.000 MW bisa terealisasi dengan pembangunan pembangkit listrik di daerah. Menurutnya, pembangunan pembangkit listrik bukan proyek ambisius tapi harus dilakukan segera.

Semua itu bisa tercapai karena pemerintah sedang mempersiapkan pemangkasan birokrasi perizinan yang selama ini menghambat investasi, terutama di daerah dan problemnya di pusat. "Akhir Januari kita dorong terus, agar nasional one stop service selesai," tegasnya.

Agenda prioritas terpenting Jokowi yang telah disampaikan entah berapa kali sejak berkampanye Pilpres lalu. "Kita akan lagi membangkitkan kebudayaan maritim kita. Melihat masa depan Indonesia adalah di laut. Karena dua pertiga wilayah kita adalah perairan, laut dan samudra."

Mimpi Jokowi mengembalikan kejayaan masa nenek moyang Indonesia di laut bukan sekadar isapan jempol atau mimpi di siang bolong. Cita-cita itu pun akan mulai dilaksanakan dengan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan maritim lima tahun kedepan dimulai tahun depan.

Rencana pembangunan 24 pelabuhan baik baru maupun perluasan dan membangun sentra-sentra perikanan di seluruh wilayah perairan Indonesia pun dicetuskan.

Penguatan keamanan laut pun ditingkatkan Jokowi terhadap para pelanggar ilegal fishing guna mengamankan penghasilan laut yang tiap tahunnya dicurik sebesar Rp300 triliun.

Jokowi pun mengaku telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdjianto, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio mengambil tindakan tegas atas kasus-kasus illegal fishing di perairan nusantara.
"Jangan ada toleransi lagi," tegas Jokowi memerintahkan.

Resuffle

Awal tahun 2015 usia pemerintahan Jokowi seratus hari. Jelang seratus hari kerja pemerintahan Jokowi, gelombang perombakan (reshuffle) kabinet pun meluncur ke publik. Langkah ini digadang-gadang akan diambil Presiden Jokowi, jika ada menteri Kabinet Kerja yang tidak sanggup memenuhi target.

Bisa dikatakan semuanya itu menjadi satu acuan target seperti disampaikan Jokowi dalam musrenbangnas 2014 tadi, bahan evaluasi yang digaris-bawahi Jokowi kepada seluruh Anggora kabinetnya.

Peneliti Senior Indonesia Public Intitute, Karyono Wibowo mengatakan Presiden Joko Widodo harus memiliki catatan terkait rapor menteri Kabinet Kerja selama triwulan pertama. Catatan tersebut diperlukan untuk merombak kabinet jika menteri tak sejalan dengan visi misi presiden.

"Soal reshuffle cabinet tidak bisa digeneralisir karena tidak semua menteri yang tidak sesuai dengan visi misi presiden. Catatan diperlukan agar enam bulan menteri bisa dirombak jika mempunyai rapor merah,"kata Karyono seusai dialog kebangsaan di Gedung Joeang, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Ia berpendapat, rapor ini diperlukan untuk memberikan teguran kepada para menteri yang belum bekerja optimal. Menurutnya beberapa menteri yang dicap kurang optimal oleh publik yaitu Menteri Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Menteri-menteri tersebut dinilai kurang optimal disebabkan beberapa kebijakannya kurang tepat. Adapun kebijakan tersebut terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak, stabilitas harga barang, penjualan aset BUMN, dan listrik.

"Kalau bertentangan dengan prinsip kepentinan rakyat maka perlu resfulle. Ini ukurannya kinerja selama triwulan pertama karena itu prisip,"ucap Karyono.

Ia menambahkan, presiden Joko Widodo disarankan untuk tetap berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar selalu memantau menteri-menterinya untuk tidak terlibat korupsi.

Bahkan seakan mengkonfirmasi, Presiden Jokowi pun menyatakan akan mengganti menteri pertanian jika dalam tiga tahun mendatang tidak bisa mewujudkan swasembada pangan.

"Saya sudah beri target menteri pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati tiga tahun belum swasembada saya ganti menterinya," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (9/12/2014) lalu.

Jauh sebelum Jokowi menyatakannya, Sekretaris Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti Fahmi Habsyi, Senin (1/12/2014) telah menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan ’reshuffle’ kabinet dalam waktu 4-6 bulan ke depan guna menyelamatkan pemerintahan Jokowi-JK.

"Ada beberapa menteri yang tidak mampu kerja," ungkapnya seraya melanjutkan bahwa Pusaka Trisakti menyarankan agar Jokowi melakukan evaluasi, riset dan menghimpun masukan publik tentang kinerja menteri selama tig bulan, dan akan mempublikasikan sebagai pertimbangan Jokowi-JK untuk merombak kabinet.

Penulis puisi Pemimpin Tanpa Kuda ini mengatakan sejak awal Pusat Kajian Trisakti menempatkan diri sebagai mitra strategis kritis kabinet Jokowi-JK dan berkewajiban menyelamatkan pemerintahan Jokowi-JK bukan mengamankan jabatan menteri-menterinya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap banyak menteri yang tidak sesuai dengan bidangnya, memilah menteri-menteri yang jalan dan yang tidak jalan, mana yang pencitraan, mana yang benar-benar kerja, dan mana asal ngomong.

Fadli pun menyarankan agar Jokowi mulai mengevaluasinya dan mempersiapkan ’reshuffle’ kabinet dalam 3 bulan.

Anggota DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan, Effendi Simbolon pun turun rembuk mengenai isu ini. Sebelum menggerogoti pemerintahan, Presiden Jokowi diminta untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Negera urusan BUMN, Rini Soemarno yang dinilai hanya akan membuat pemerintah tersandera dengan kompleknya persoalan energi.

Saat itu, Effendi Simbolon, menanggapi calon ideal direktur utama PT Pertamina yang seleksinya terkesa ditutup-tutupi dan kental aroma 'titipan'

"Ya ini lah, orang itu kalau sudah rakus sudah lupa daratan, lupa siapa dia. Nggak boleh dibiarkan terlalu lama orang-orang seperti ini hidup. Akan merusak pemerintahan jokowi. Jokowi jangan segan-segan me-reshuffle dia," ujar Effendi di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/11/2014).

Menurut Effendi, sejawat Rini di pemerintahan khususnya di bidang energi berbahaya bagi pemerintahan. Dia pun menyebutkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, yang dianggapnya hendak menguasai tujuh bidang energi di Indonesia.

"Saya menduga gerak gerik dia yang mengendalikan seven energies. Di situ dia Meneg BUMN, Menteri ESDM. kemudian Dirut Pertamina, dirut PGN (perusahaan gas negara), SKK Migas, PLN dan dikendalikan semua ya habislah.

Ibarat dia yang jaga lumbung padi habis semua. Saya kira Rini dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari kabinet," kata Effendi.

Sebelum mengakhiri tulisan ini, Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto memprediksi bahwa dinamika politik di Kabinet Kerja pada 2015 masih cukup tinggi. Kemungkinan Presiden Jokowi untuk merombak kabinetnya atau reshuffle pun terbuka lebar.

Menurut Nico, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang mengedepankan ritme kerja. Sehingga, apabila ada anggota kabinetnya yang tak dapat mengikuti ritmenya, besar kemungkinan akan diganti. Terutama, kata dia, para menteri 'titipan'.

"Reshuffle kabinet sangat mungkin, jika tidak perform seperti keinginan Jokowi-JK," kata Nico saat diskusi yang diselenggarakan Institut Peradaban dan populi center bertajuk 'Politik Indonesia 100 Hari Jokowi' di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago pun pernah mengungkapkan, Presiden Jokowi telah mengamanahkan tanggung jawab Kementerian/Lembaga kepada masing-masing menteri.

"Itu kan pesan yang disampaikan Pak Presiden Jokowi kepada menteri. Pertama, kita ditanya targetnya, kalau sanggup laksanakan," papar dia saat acara Media Gathering 2014 di Bandung, Jumat (14/11/2014).

Namun Andrinof menegaskan, apabila ada menteri yang tidak sanggup mencapai target yang telah ditetapkan. "Kalau nggak (sanggup), ya akan diganti. Presiden kan sudah bilang begitu," ucap dia.

Pernyataannya kini, apakah presiden Jokowi bakal melakukan perombakan atau resuffle kabinetnya pada 2015 bagi menteri yang tidak sesuai target dan dinilai kurang mampu mengemban tanggung jawab? Jawabannya ada di tangan Jokowi dan JK. Mari kita saksikan bersama.

Di akhir tulisan ini, Akan ditutup dengan pernyataan Presiden Jokowi saat memberikan sambutannya di acara Kompas CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

"Kalau sama saya, menteri harus ada target. Yang antre menjadi menteri itu ribuan, jadi kalau target tidak terpenuhi, ya maaf, saya berikan sama yang antri," ucap Jokowi.

Mari kita saksikan bersama. (Andri Malau)

Kaleidoskop: Kisah Jokowi, key card dan wajah Istana Yang berubah

Kaleidoskop

Kisah Jokowi, key card dan wajah Istana Yang berubah

"Itu saya kira, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya juga minta apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan hal tadi yang saya sampaikan bisa diusulkan, bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini baik oleh Gubernur, oleh Kapolda, maupun Kapimda. Apabila ada hal-hal yang sangat perlu, silakan disampaikan. Tapi kalau tidak ada, ya jangan. Silahkan."

Demikian kalimat penutup presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/12/2014) lalu. Saat itu adalah Pengalaman perdana Presiden Jokowi berbicara di depan Gubernur, Kapolda dan Kapimda seluruh Indonesia di Istana Negara.

Saat itu Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Tak menunggu lama, antrean para gubernur menyampaikan aneka hal seperti Keluhan, kritik, hingga lontaran canda tak sungkan dilontarkan saat itu. Penuh keakraban dan Suasana cair mengalir tersuguhkan dalam rapat koordinasi perdana Jokowi dengan jajaran aparat daerah dan Kapolda Se-Indonesia.

Pengalaman tersebut bisa dikatakan membuat awak media yang biasa meliput agenda presiden sejak masa Pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terperanjat dan terkesima dengan gaya Jokowi memimpin rakornas.

Hal seperti ini jarang terjadi dalam Rapat koordinasi presiden dengan gubernur pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat SBY memerintah cenderung terjadi pembicaraan satu arah, yakni berupa arahan, tanpa arus balik menangkap aneka rasa yang dialami para gubernur kala menjalankan Program Pemerintah pusat.

Belum lagi acara-acara seperti demikian selalu dilakukan di sebuah hall besar di luar Istana karena banyaknya peserta. Kali ini, Jokowi lebih memilih memanfaatkan fasilitas Istana negara, yang terbatas jumlah kapasitasnya.

Tribunnews.com pun memperoleh informasi dari menteri sekretaris negara Pratikno dan menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo, bahwa Jokowi yang mendesain dan meminta agar Kursi-kursi kayu dengan ukiran warna emas itu ditata berbentuk oval
dijajar berdempet.

Jarak antara kursi para gubernur dan Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan para gubernur dan Kapolda sangat dekat dan menyatu.

Sebanyak 10 gubernur langsung mengacungkan tangannya untuk berbicara. Gubernur Papua Lucas Enembe pun dipilih Jokowi untuk membuka curhat para gubernur. Lucas pun menuangkan kekesalannya akan banyaknya tim yang dibentuk pemerintah pusat dalam memajukan "Bumi Cenderawasih". Namun, menurutnya tak efektif dan signifikan membawa perkembangan di tanah Papua.

Jokowi pun langsung menjawab curahan hati Lucas tersebut. "Kalau ada tim-tim yang datang ke Pak Gubernur, abaikan saja. Yang ke saya juga banyak, kan kita juga nggak ngerti karena terlalu banyak tim seperti itu. Kalau ada apa-apa yang saya tanya ke gubernur bukan timnya, tim yang mana saya juga nggak tahu," seloroh Jokowi.

Kemudian Giliran Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengisahkan pengalamannya memimpin provinsi yang dipercayakan rakyat kepadanya. Saat itu, Rusli mengaku karena masalah seringnya listrik padam, kecaman, hujatan hingga doa agar dirinya mati pun kerap harus diterimanya buah kemarahan masyarakat.

"Saya setiap hari mendapat SMS dari rakyat sama dengan Pak Jokowi. Nomor telepon saya dibagikan ke rakyat Gorontalo. Tiap hari rakyat SMS saya. Gubernur hanya tidur, Gubernur hanya jalan-jalan, kapan Gubernur mati sama dengan listrik. Itu sumpah dari rakyat Pak, mudah-mudahan Pak Gubernur mati sama dengan listrik, Pak," ujar Rusli berapi-api.

"Tolong Gorontalo, Pak Menteri ESDM, Bu Menteri BUMN, segera diselesaikan. Tapi, investornya sudah ada? Perizinan? Oke nanti saya tarik," timpal Jokowi.

Perubahan wajah istana yang ditunjukkan oleh presiden Jokowi itu masih terus berlanjut hingga kini. Istana yang mendengarkan, menyerap suara-suara masyarakat dan pemimpin daerah serta aparat dan pejabat negara pun ditampung sebagai bahan penting arah kebijakan dan Program kerjanya.

Entah telah berapa kali gaya kepemimpinan Jokowi yang mendengarkan terjadi dalam setiap pertemuan dengan para gubernur, kepala kejaksaan tinggi, bupati dan walikota, para pimpinan TNI dan Polri di daerah dan wilayah tugas mereka masing-masing.

Dan yang terakhir, saat Jokowi meresmikan Transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Peluncuran Program 5.000 Doktor Tahun 2015-2019, di Istana Negara, Jakarta, 19 Desember 2014. Saat itu hadir para dosen dan rektor serta mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Universitas Islam Negeri (UIN) SE Indonesia.

Saat itu, banyak masukan berarti yang diperoleh Jokowi untuk arah Program pendidikan di kampus-kampus keagamaan. Dan tak kalah penting, peran kampus-kampus tersebut dalam melakukan deradikalisme, untuk menangani masalah penanganan terorisme di Indonesia.


key card

Wajah istana juga berubah pun terlihat dari gaya pemimpin negara itu sendiri, yakni Jokowi. Tepatnya gaya Jokowi menyampaikan pidato atau sambutannya dalam sejumlah acara yang dihadirinya.

Presiden Jokowi berbicara pertama kali di depan Gubernur dan Kapolda seluruh Indonesia di Istana Negara, pada Selasa (4/12/2014) lalu. Saat itu, Jokowi menyampaikan pidato atau arahannya dalam waktu kurang dari satu jam.

Dalam waktu itu, Jokowi hanya dibantu beberapa lembar key card dan dua layar di kiri-kanan yang tersambung dengan operator computer bahan presentasi.

Sejak saat itu, Tribunnews.com mengamati Key card seperti menjadi teman Jokowi dalam memberi pengarahan dalam sejumlah forum pertemuan. Key card Jokowi itu mirip kertas memo, berukuran sekitar 6 x 11 centimeter.

Setelah membuka dengan salam, biasanya key card yang berisi poin-poin materi pidato itu diambil Jokowi dari saku depan kemejanya. Terkadang pula, key card yang jumlahnya tidak pernah lebih 10 lembar itu telah berada di tangan kiri Jokowi ketika dirinya masih di kursi tempat acara digelar.

Jokowi memang berbicara tanpa panduan teks, seperti presiden-presiden sebelumnya yang dipandu dengan teks pidato yang telah disiapkan terlebih dahulu.

Tidak heran, tema yang diangkat Jokowi seperti melompat-lompat.  Namun pesan penting yang ingin disampaikan terlihat tatkala Jokowi mengulang hingga beberapa kali kalimat pernyataan itu.

Akan tetapi, Jokowi terlihat sangat luwes memainkan alur pidatonya di hadapan para gubernur, bupati, walikota maupun masyarakat sekalipun. Karena selalu presiden Jokowi menyelipkan satu kesempatan dialog dengan audiens.

Jokowi pun terlihat sangat jarang memakai podium Garuda atau podium presiden yang selama masa pemerintahan SBY tak pernah lupa dibawa kemana pun kunjungan kerja di dalam negeri. (Andri MaLau)

Sabtu, 08 Maret 2014

Moratorium Penghentian Pemasangan Iklan Kampanye Parpol Ambigu


JAKARTA - Pemerhati pemilu Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai moratorium penghentian pemasangan iklan kampanye parpol di lembaga penyiaran antara KPU, Bawaslu, KPI dan KIP adalah ambigu.
Alasannya, menurut Ray, isi moratorium tersebut sebenarnya telah diatur dengan cermat di dalam Undang-undang (UU) No 8/2012 tentang Pemilu. Khususnya dalam pasal 82 sampai pasal 100.
Di dalam pasal itu, Ray jelaskan, dengan jelas dan terang benderang disebut apa yang boleh, tidak boleh dan sanksi-sanksi atas pelanggaran masa dan iklan kampanye.
"Tentu hal ini belum ditambah dengan pengaturan baik yang dibuat oleh KPU maupun oleh KPI terkait dengan tata cara iklan kampanye di media penyiaran," ungkap Ray kepadaTribunnews.com, Sabtu (1/3/2014).
Selain itu, ambigu menurutnya, karena objek moratorium ini justru tidak kepada mereka yang mengikat moratorium. Tetapi terhadap pihak lain yang dijamin oleh UU aktivitasnya. Dalam hal ini adalah parpol peserta pemilu.
Alasan lainnya, moratorium ini juga tidak memberi kejelasan apa yang diikat oleh mereka pada diri mereka, atau pada objek lainnya.
"Apakah iklan kampanye atau iklan politik lainnya. Jika yang dimaksud larangan untuk iklan kampanye tidak pada waktunya, hal itu telah diatur pada pasal 83 ayat 2 UU No 8/2012," tuturnya.
"Sejatinya moratorium adalah menghentikan kegiatan yang dibolehkan," tegas Ray.
Kemudian, moratorium sendiri tidak dapat memuat sanksi. Pelanggaran moratorium hanya berakibat pembatalan moratorium.
"Maka aneh kalau parpol yang tidak ikut mengikat diri pada moratorium dapat sanksi. Karena tidak melaksanakan isi moratorium," jelasnya.
Oleh karena itu, menurut dia, yang dibutuhkan dan diperlukan bukan moratorium tapi penegakan hukum.
"Mereka mengikat objek lain dengan larangan yang memang dasarnya sudah dilarang," ujarnya.
Dengan begitu, menurut Ray yang sebenarnya dibutuhkan bukanlah moratorium, tapi penegakan hukum atas apa yang mereka langgar. Itulah yang tidak hadir dan dengan tegas dilaksanakan baik oleh Bawaslu maupun KPI.
Ray mengatakan, kalau peraturan yang ada dilaksanakan dengan tegas dan konsisten, maka moratorium itu jauh dari dibutuhkan. Bahkan moratorium itu berkesan diadakan justru untuk menutupi kelemahan penegakan aturan yang selama ini terjadi.
"Dengan dasar UU saja aturan diabaikan dan penyelenggaranya takut menegakkannya. Apalagi kalau dasarnya hanya moratorium. Ini seperti mengulur-ulur waktu untuk menegakkan aturan yang sudah baku," kritiknya. (andri malau)

Politisi PKS Geram dengan Tudingan Corby Dijebak


JAKARTA - Aboe Bakar Al Habsy, anggota Komisi III DPR geram dengan pemutar-balikan fakta seperti disampaikan Mercedes Corby kakak kandung terpidana narkoba asal Australia Schapelle Corby.
Dalam wawancara di televisi Channel 7, Mercedes mengatakan temuan ganja di tas adiknya diduga sebagai jebakan.
"Saya kira tak layak bila ada pemutar balikan fakta yang seperti itu. Ungkapan yang demikian makin melukai perasaan masyarakat Indonesia," tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (3/3/2014).
Kata dia, jika sebelumnya masyarakat merasa kecewa dengan remisi dan grasi kepada Corby, sekarang malah dituduh memasukkan marijuana ke kopernya.
Aboe Bakar tegaskan tudingan saudari Corby sangat tak logis. Apalagi menurutnya, ada kepentingan apa harus menjebak Corby dengan Marijuana.
"Sekaligus ini tuduhan yang sangat merendahkan, seolah bangsa kita suka menjebak turis dan merekayasa kasus buat mereka," tuturnya.
Lebih lanjut terkait hal itu, Aboe Bakar menyampaikan apa yang disampaikan Mercedez ini seperti mewakili adiknya. Karenanya dia tegaskan, sejak awal tidak sepakat Corby dikasih remisi apalagi grasi.
Karena jelas dia, untuk mendapatkan grasi seharusnya ada pengakuan dan keinsyafan dari yang bersangkutan. Sedangkan pemberian remisi untuk napi narkoba harusnya jadi justice collaborator dulu.
"Nah dalam kasus Corby ini jangankan membongkar jaringan narkoba, mengakui kesalahan saja dia tak mau," ujarnya.

Pengakuan Kakak Corby Membuat Istana Ingin Tinjau Ulang Bebas Bersyarat


JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan menyampaikan pembebasan bersyarat terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby, sudah sesuai aturan yang berlaku. 

Kendati demikian, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha katakan pembebasan bersyarat itu bisa saja ditinjau kembali. 

Salah satu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan pencabutan tersebut, apabila ada hasil wawancara dengan media yang berpotensi menjadi polemik yang mengganggu keresahan masyarakat. Meskipun itu tidak langsung dilakukan Corby. 

Dalam sebuah wawancara dengan televisi Channel 7, kakak kandung Corby, Mercedes Corby mengatakan temuan ganja di tas adiknya diduga sebagai jebakan. 

"Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM untuk menindak-lanjuti, merespon apa yang telah menjadi sorotan publik kita terhadap adanya wawancara. Tidak tertutup kemungkinan seperti yang kami dengar di dalam pemberian pembebasan bersyarat ini ditinjau kembali," ungkap Julian di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasan (4/3/2014). 

Kata Julian, bahwa sekarang tim Kementerian Hukum dan HAM tengah melakukan evaluasi terhadap pembebasan bersyarat Corby. 

Sebelumnya,  Mercedes Corby kakak kandung Corby mengatakan temuan ganja di tas adiknya diduga sebagai jebakan.  Dalam wawancara dengan Channel 7 Mercedes ingin ganja itu diuji. Selain itu Mercedes ingin jejak dari bandara Australia dan Indonesia dan juga sidik jari diperiksa. 

Selain itu, dia menuduh otoritas bagasi maskapai terlibat dalam peletakkan ganja itu ke dalam tas Corby. 

"Saya tidak tahu siapa yang memasukkannya ke dalam tas itu, tapi aku cukup yakin ada hubungannya dengan seseorang yang bekerja di bandara," tegas Mercedes.

Gita: Soal Pendidikan, Indonesia harus kejar Tiongkok dan India


JAKARTA-- Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Gita Wirjawan menilai reorientasi arah pendidikan menjadi kunci penguatan sumber daya Indonesia dalam pentas persaingan global.
Menurut mantan Menteri Perdagangan ini, alokasi APBN 20 persen untuk pendidikan tidak menjamin peningkatan daya saing bangsa jika orientasi dan tata kelola dana pendidikannya tidak tepat.
"Salah satu kebijakan saya saat menjabat Menteri Perdagangan ialah menyekolah ratusan staf kementerian ke pelbagai universitas terbaik di luar dan dalam negeri. Dalam skala besar, harusnya kita bisa mengirim ribuan pelajar Indonesia ke kampus-kampus bergengsi tapi dengan perencanaan yang jelas. Saya lihat sekarang belum maksimal dan output sumber daya manusianya tidak merata", ujar Ketua Umum DPP Barindo ini kepada Tribunnews.com, Selasa (4/3/2014).
Ia menambahkan bahwa pada bidang-bidang strategis justru sumber dayanya sangat minim akibat ketidakjelasan output pendidikan. Indonesia harus mengejar Tiongkok dan India yang sudah menghasilkan ribuan doktor karena investasi sumber daya manusia adalah kunci persaingan masa depan.
Pendiri Ancora Foundation ini juga bercerita bahwa dirinya nekat berangkat sekolah ke Amerika dengan modal pas-pasan. Pengalaman inilah yang mendorong yayasannya memberi beasiswa sekolah kepada puluhan pelajar.
"Ayah saya seorang dokter yang bekerja di WHO, saat dia pensiun tekad saya untuk sekolah ke luar negeri tidak terbendung meski kondisi ekonomi keluarga kurang mendukung. Alhamdulillah survive, mengamen dan bekerja paruh waktu modal saya sekolah kala itu. Saya percaya dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini akan banyak anak bangsa yang dengan mudah menimba ilmu di kampus-kampus ternama di dunia. Ini PR pemerintah yang akan datang", ungkap calon presiden yang menyelesaikan masternya di Universitas Harvard ini.
(Andri Malau)

Penyaluran Bantuan Siswa Miskin Tahap Pertama Mulai 17 Maret


JAKARTA - Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2014 untuk tahap pertama mulai 17 Maret 2014.
Menurut keterangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, penyaluran BSM tahun 2014 terdiri dari dua tahun pelajaran, yaitu dari Januari-Juni yaitu tahun pelajaran 2013-2014 semester dua, dan Juli-Desember tahun pelajaran 2014-2015 semester satu.
Seperti dikutip dari laman Setkab, disebutkan besaran BSM untuk siswa SD adalah Rp 450.000 per tahun atau per dua semester. Sedangkan BSM untuk siswa SMP sebesar Rp 750.000 per tahun dan SMA sebesar Rp 1 juta per tahun.
"Kemdikbud ingin memastikan untuk semester dua tahun pelajaran 2013-2014 penerimanya adalah siswa pemerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau kartu BSM yang telah ditetapkan," ujar Mendikbud.
Kartu BSM yang telah ditetapkan untuk penerima tahun 2013 dan sudah terdata akan mendapatkan di semester kedua tahun 2013-2014.
Sedangkan bagi penerima di semester pertama pada tahun pembelajaran 2014-2015 akan berbeda lagi, karena sudah ada yang lulus dan ada pendatang baru kelas satu. 
"Bagi siswa yatim dan piatu, anak-anak dari panti asuhan, serta anak-anak terlantar tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan BSM," jelasnya. 
Nuh menyebutkan BSM untuk siswa SD akan diberikan kepada 3.028.194 siswa. Sedangkan untuk SMP diberikan kepada 1.176.800 siswa. Dan untuk siswa SMA diberikan kepada 250.456 siswa, serta untuk SMK diberikan kepada 173.643 siswa.
Total keseluruhan pada tahap pertama sebesar 4.629.093 siswa atau sekitar 50 persen akan disalurkan, dan sisa sasaran sebesar 4.556.144 siswa akan disalurkan pada tahap berikutnya.
Khusus BSM untuk siswa korban bencana erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, jelas dia, telah disalurkan mulai Februari 2014.

Dipo: Sudah 3 Menteri Ajukan Surat Resmi Cuti Kampanye


JAKARTA - Sekretaris Kabinet, Dipo Alam mengungkapkan baru tiga Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang sudah mengajukan surat cuti untuk melaksanakan kampanye Pemilu 2014.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa kampanye Pemilu 2014 mulai 11 Januari 2014 hingga 5 April 2014.
"Dua atau tiga Menteri yang sudah mengajukan izin cuti kampanye secara resmi," ungkap Dipo usai upacara peringatan HUT Badan SAR Nasional (Basarnas) serta peresmian 2 kapal milik Basarnas di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (5/3/2014).
Namun, Dipo enggan menyebutkan identitas menteri mana saja yang sudah mengajukan cuti kampanye kepada dirinya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengingatkan kepada para pejabat negara yang akan ikut serta dalam kampanye itu, bahwa mereka tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara yang diberikan kepadanya terkait dengan posisinya sebagai pejabat negara.
Karena itu, Mendagri meminta masyarakat dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ikut mengontrol pejabat atau kepala daerah yang menggunakan fasilitas negara saat menjadi juru kampanye itu, serta melaporkannya jika mengetahui hal itu. “Ini melanggar undang-undang,” tegasnya.
Menurut Gamawan, peraturan mengenai cuti kepala daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2013. Dalam aturan itu disebutkan, cuti bagi kepala negara yang akan melakukan kampanye harus diajukan 12 hari sebelum cuti diambil.
"Kita akan memberikan (jawaban) selambat-lambatnya empat hari sebelum cuti," kata Gamawan.
Adapun untuk pelaksanaan kampanye pada Sabtu-Minggu, menurut Mendagri, pejabat negara atau kepala daerah tidak perlu izin. Cukup memberitahukan saja.
Gamawan juga mengingatkan, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, setiap kepala daerah, menteri, bahkan presiden berhak memiliki satu hari dalam sepekan hari kerja untuk cuti kampanye.
Dalam kesempatan itu Mendagri juga menyampaikan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak diperkenankan mengajukan cuti pada hari yang sama untuk berkampanye. Tujuannya, jelas Mendagri, agar pemerintahanan dan pelayanan publik di daerah yang bersangkutan tetap berjalan.
Diakui Mendagri Gamawan Fauzi, hingga saat ini sudah ada beberapa kepala daerah yang telah mengajukan cuti kampanye, di antaranya Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengky Erry Nuradi dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.

Bambang Soesatyo Tuding Marzuki Alie Pengecut


JAKARTA - Anggota Timwas Century DPR RI, Bambang Soesatyo kecewa dengan sikap Ketua DPR RI Marzuki Alie yang menolak menandatangani surat pemanggilan Timwas Century kepada Wakil Presiden Boediono.
Apalagi, kata Politisi Golkar ini, Marzuki beralasan dirinya takut melanggar keputusan bila menandatangani surat tersebut. Sebab, keputusan rapat paripurna DPR telah menyerahkan kasus Century kepada penegak hukum.
"Soal melanggar keputusan itu adalah alasan yang dicari-cari. Pada dasarnya itu adalah sikap pengecut yang tidak mencerminkan perilaku sebagai ketua DPR. Sikap itu dapat dikatagorikan sebagai contempt of parlemen atau Pelecehan terhadap parlemen yang dipimpinnya sendiri," tegas Bambang Soesatyo Kamis (6/3/2014).
Namun, Anggota Komisi III DPR ini masih berharap pimpinan yang lain punya nyali dan tidak mengikuti sikap Marzuki yang menolak enandatangani surat pemanggilan Timwas Century kepada Wakil Presiden Boediono.
Tapi, Lanjut Bambang, kalau hal yang senada juga terjadi, dirinya akan menggalang kekuatan di luar parlemen.
"Saya akan menggalang kekuatan di luar parlemen untuk mengirim rok, bh dan celana dalam wanita kepada Ketua DPR dan pimpinan DPR lainnya yang bersikap banci," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Marzuki Alie menegaskan tidak akan menandatangani surat pemanggilan Timwas Century kepada Wakil Presiden Boediono.
Menurut Marzuki jia dia menandatangani maka dia melanggar keputusan paripurna DPR dimana timwas Century hanya berhak mengawasi penegak hukum untuk mengusut kasus ini.
“Timwas tidak lagi memiliki kewenangan untuk memanggil Boediono dan itu keputusan paripurna DPR.Kalau saya langgar keputusan paripurna maka saya salah,” kata Marzuki dalam keterangannya, Kamis (6/3/2014).
Marzuki membantah penolakan itu untuk melindungi Boediono. Mekanisme yang sudah disetujui oleh semua pihak di DPR sudah memutuskan bahwa pengusutan kasus tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum.
“Saya tidak mau dan tidak bisa mencampuri apa yang menjadi kewenangan penegak hukum. DPR sudah menyerahkan pengusutan itu kepada penegak hukum, maka serahkan pada penegak hukum," ujarnya
Politisi Demokrat itu mengatakan bila dalam aparat penegak hukum belum bekerja maksimal, maka timwas bisa mendorong untuk bekerja maksimal.
Selain dirinya, menurut Marzuki, beberapa pimpinan DPR lainnya seperti Wakil Ketua DPR, Sohibul Iman dan Pramono Anung juga tidak mau tanda tangan karena memiliki pendapat yang sama.
“Kalau untuk Priyo dan Taufik (Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan) saya tidak tahu apa sikapnya karena dalam rapim terakhir mereka tidak hadir. Tanya saja kepada mereka apa mau tanda tangan,” ujarnya.

Disebut 65 Kali di Dakwaan Budi Mulya, Berat Posisi Hukum Boediono


JAKARTA - Dakwaan KPK terhadapBudi Mulya yang isi dakwaannya menyebutkan bersama-sama dengan Boediono, Miranda S. Goeltom, Siti Ch. Fadjrijah, Boedi Rochadi (alm), Muliaman D. Hadad, Hartadi Sarwono, Ardhayadi M, dan Raden Pardede dalam kaitan tindak pidana korupsi terkait pengucuran FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik patut diapresiasi sebagai sebuah prestasi kerja yang bagus.
Hal tersebut diungkapkan Mokhammad Misbakhun, Inisiator Hak Angket Century kepada Tribunnews.com, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/3/2014).
Lebih lanjut kata mantan anggota DPR ini, dimasukkannya nama Boediono sebanyak 65 kali dalam dalam dakwaan Budi Mulyayang tebalnya 183 halaman secara bersama-sama yang lain, ini memberikan posisi hukum yang berat bagi Boediono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden.
Selain itu, ini juga memberikan implikasi hukum yang serius, karena secara material Boediono sudah didakwa walaupun secara formil belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Posisi tersebut juga memberikan akibat juga secara ketatanegaraan, karena posisi Wakil Presiden tidak boleh dijabat oleh orang dengan punya permasalahan dengan hukum. Apalagi dengan sebuah tuduhan pidana korupsi," tegas Misbakhun.
Kasus Century adalah kasus korupsi terbesar yang disidangkan di pengadilan Tipikor juga masuk dalam sejarah pemberantasan korupsi karena menurut hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kasus tersebut merugikan negara senilai Rp 7,3 Triliun.

Tanggapan Wapres Boediono Mengenai Dakwaan Budi Mulya


JAKARTA - Wakil Presiden Boedionomelalui Juru Bicaranya Yopie Hidayat angkat suara terkait Jaksa KPK mendakwa mantan Deputi Bank Indonesia Budi Mulyabersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan dalam kaitan memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ke Bank Century dan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Terkait FPJP, diungkapkan Jaksa, Budi turut bersama-sama dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, mantan Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Swaray Goeltom, mantan Deputi Gubernur Bidang 6 BI, Siti Fadjriah, mantan Deputi Gubernur Bidang 7 BI, Budi Rochadi, mantan Pemilik Bank Century, Robert Tantular dan Harmanus H Muslim.
"Tolong hati-hati, yang terdakwa itu Budi Mulya. Jaksa tidak mendakwa yang lain-lain. Nama-nama selain Budi Mulya ada disebutkan di surat dakwaan bukan berartI turut didakwa. Please sekali lagi Anda jangan keliru menyimpulkan ya. Ini soal hukum harus correct," ungkap Yopie kepada Tribunnews.com, melalui pesan singkatnya, Kamis (6/3/2014).
Lebih lanjut Yopie katakan, sebagai Gubernur Bank Indonesia pada saat keputusan menyelamatkan Bank Century dibuat, bukan hal yang istimewa jika nama Pak Boediono turut disebut. Sebagaimana pula nama-nama anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang lainnya.
Tapi sebaiknya semua pihak, lanjut dia, termasuk wartawan, tidak menggunakan lompatan logika dan langsung menyimpulkan bahwa seluruh anggota dewan gubernur pada saat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum pada saat memutuskan penyelamatan Bank Century.
"Sebagaimana beberapa kali kami sampaikan, dalam memutuskan penyelamatan Bank Century, Pak Boedionosemata-mata meletakkan penyelamatan ekonomi negara sebagai satu-satunya pertimbangan, bukan kepentingan pihak manapun, apalagi kepentingan pribadi. Pak Boediono juga mengambil keputusan itu berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan dilakukan dengan penuh integritas," tandasnya.
Namun jika sebelum, selama proses, maupun setelah keputusan itu dibuat, imbuhnya, ada pihak mana pun, siapapun, yang secara melawan hukum memanfaatkan keputusan itu untuk kepentingan pribadi maupun menguntungkan orang lain, harus ditindak dengan seadil-adilnya.
"Pak Boediono sejak awal berkomitmen mendukung aparat penegak hukum untuk menyelesaikan proses ini setuntas-tuntasnya," katanya.

Penulis: Srihandriatmo Malau