Senin, 11 Juli 2016

Spesifikasi Helikopter Jenis Bell 205 yang Jatuh di Kalasan: Jadi Andalan AS di Perang Vietnam

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
JAKARTA - Helikopter TNI yang jatuh di Dusun Kowang, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta pada Jumat (8/7/2016) sore diketahui berjenis Bell 205.
Bagaimana spesifikasi Helikopter jenis Bell 205? Berikut hasil penelusuran Tribunnews.com dari sejumlah sumber.
Pengamat penerbangan Alvin Lie menyebut,  helikopter itu dibuat oleh perusahaan Amerika Serikat, Bell, yang diberi tipe Bell 205.
Helikopter ini dikenal juga dengan sebutan HueyBell 205-A1 merupakan versi sipil dari helikopter legendaris perang Vietnam, Bell UH-1 Iroquois (Huey).
Helikoper ini berkapasitas 1 pilot, 1 ko-pilot dan penumpang maksimal 12 orang. Jumlah penumpang berkurang apabila digunakan untuk mengangkut logistik.
Berat maksimal helikopter saat tinggal landas seberat 9.000 pounds (4000 kg). Adapun kecepatan maksimal 217 km/ jam. Sedangkan daya jelajahnya adalah 500 km.
Ketinggian operasional maksimal helikoper ini adalah 19 ribu kaki dari permukaan laut atau sekitar 5900 meter dari permukaan laut.
Bell 205 mulai diterbangkan pertengahan 1950-an dan menjadi tulang punggung pasukan Amerika Serikat (AS) saat Perang Vietnam.
Di Indonesia, Helikopter ini dibeli TNI pada dasawarsa 1970-an.Bell 205 A-1 menjadi kekuatan skadron udara 11/Serbu Penerbad yang bermarkas di Semarang, Jawa Tengah.
Dilansir Indomiliter, Pada tahun 1977 – 1978 18 unit Bell 205 A-1 dibeli secara second (bekas) dari pasar penerbangan sipil di AS.
Baru kemudian setelah didatangkan ke Tanah Air, heli tersebut disulap ala jagoan film “Tour of Duty” di hangar IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia).
Bell 205 A-1 dikonversi menjadi UH-1 dengan konfigurasi militer, berupa tempat duduk yang disesuaikan untuk juru tembak padadoor gun, serta instalasi dudukan untuk senapan mesin FN MAC GPMG kaliber 7,62 mm pada pintu kanan dan kiri.
Merujuk ke sumber di majalah Angkasa edisi Juni 1995, disebutkan Penerbad akan mendapat tambahan 20 unit heli Bell 205 A-1 dari AS yang nantinya akan dikonversi menjadi versi UH-1.
Meski kini Penerbad telah dibekali versi Bell yang lebih maju, yakni NBell-412 dengan dua mesin serta 4 bilah baling-baling, tapi nampaknya keberadaan Bell 205 A-1 punya kesan tersendiri.
Heli ini telah menjadi tumpangan setia bagi Kopassus dalam beragam gelar operasi.
(Malau-Tribunnews/Indomiliter/Angkasa/Berbagai Sumber)

Helikopter TNI Jatuh di SlemanHelikopter Jenis Bell 205 Usianya Sudah Cukup Tua, Rata-rata 40 Tahun Lebih
(helis.com)


JAKARTA - Helikopter TNI yang jatuh di Dusun Kowang, Tamanmartani, Kalasan pada Jumat (8/7/2016) sore diketahui jenis Bell 205.
Tribunnees.com mencoba mencari tahu mengenai Helikopter jenis Bell 2015.
Pengamat Penerbangan Alvin Lie menjelaskan Helikopter buatan Bell, AS type Bell 205. Helikopter ini dikenal juga dengan sebutan Huey.
Bell 205 kata dia, mulai diterbangkan pertengahan 1950-an dam menjadi tulang punggung pasukan Amerika Serikat (AS) saat Perang Vietnam.
Di Indonesia, Helikopter ini dibeli TNI pada dasawarsa 1970-an.
"Jadi pesawat-pesawat tersebut usianya sudah cukup tua. Rata-rata 40 tahun lebih," katanya ketika dihubungi Tribun tengah berada di luar negeri, Jumat (8/7/2016).
"Walau masih aman karena perawatan baik, operasionalnya tidak efisien dan sudah sangat ketinggalan jaman," demikian catatan dia.
Alvin Lie lanjutkan kapasitas Helikoper ini adalah 1 pilot, 1 ko-pilot dan penumpang maksimal 12 orang.
Berat maksimal saat tinggal landas 9000 pounds (4000 kg).
"Jumlah penumpang berkurang apabila digunakan untuk mengangkut logistik," ujarnya.
Adapun kecepatan maksimal 217 km/ jam. Sedangkan daya jelajahnya adalah 500 km.
Ketinggian operasional maksimal Helikoper ini adalah 19 ribu kaki dari permukaan laut atau sekitar 5900 meter dari permukaan laut.

Kisah Gadis Bernama Sahnaz Febriana Putri Saat Foto Bersama Jokowi dan Kaesang

(Twiter Sahnaz Febriana Putri ‏@sanz_febriana)

JAKARTA - "Makasih banyak mas @kaesangp dan pak @jokowi, kalian ramah banget. Moga bisa ketemu lagi ya", tulis akun twitter Sahnaz Febriana Putri ‏@sanz_febriana, bersamaan dengan mengunggah fotonya saat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bungsu Presiden,Kaesang Pangarep, pada Minggu (10/7/2016) siang, di Kebun Raya Bogor.
Pemilik akun twitter tersebut adalah gadis berkemeja biru dalam foto yang diunggah.
Ia pun berkesempatan berfoto bersama dengan Jokowi dan Kaesang. Bahkan ia berdiri sangat dekat dengan Kaesang.
Seulas senyum tergambar dari wajah gadis itu saat diberi kesempatan berfoto bersama bungsu Presiden Jokowi yang tengah berjalan-jalan mengelilingi Kebun Raya Bogor dengan Mobil Golf.
Pemilik akun twitter tersebut juga menceritakan bahwa, pada Minggu siang ia sedang bermain bersama temannya. Kemudian tiba-tiba melihat Presiden Jokowi bersama putranya.
"Seneng banget! Sampe lari-lari ngos-ngosan buat ngelihat mereka. Pertama ketemu, gak nyesel. Mereka ramah dan murah senyum," katanya.
Ia pun sempat terlibat percakapan dengan admin facebook/fan page Info Seputar Presiden (ISP), Iis Turyanto @arieez84.
Kepada admin ISP itu, ia menjelaskan bahwa bukan acara khusus yang tengah dilakukan Presiden Jokowi dan Kaesang.
"Mereka mungkin mau jalan-jalan. Awalnya cuma main-main saja ke Kebun Raya Bogor, itu juga diajak temen-teman" ujarnya.
"Saya sedang main disana. Terus lihat rame-rame, banyak orang-orang yang nonton. Gak taunya itu Bapak dan mas Kaesang. Ya, saya excited," ujarnya.
"Wahaha, terimakasih. Senengnya tadi ketemu masih bisa dirasa sampe sekarang," demikian @sanz_febriana mengisahkan pengalaman yang luar biasa itu bagi dirinya.
Tribun sempat meliput kegiatan Presiden Jokowi yang kembali menyapa warga, setelah hampir sepekan meninggalkan Bogor.
Jokowi bersama putra bungsunya, Kaesang Pengarep mengunjungi Kebun Raya Bogor (KRB) sambil menyapa para pengunjung disana.
Dari informasi yang didapat TribunnewsBogor.com, Jokowi dan putranya tiba di KRB sekitar pukul 14.00 WIB, Minggu (10/7/2016).
Dengan pengawalan Paspampres berbaju putih dan mengendarai sepeda, Jokowi berkeliling KRB dengan menggunakan mobil golf.
Jokowi dan Kaesang kompak mengenakan baju warna putih, sama dengan warna pakaian yang dikenakan paspampres.
Awalnya, mereka berkeliling ke dalam lingkungan KRB sambil melayani foto bersama para pengunjung.
Para pengunjung KRB yang tak mengetahui bakal kedatangan Jokowi terkejut dan langsung berusaha mendekati Jokowi.
Dengan santainya Jokowi berkeliling menggunakan mobil golf bersama Kaesang di KRB.
Pukul 15.50 WIB, Jokowi menuju Kolam Air Mancur di jalan Astrid sambil memantau benih ikan yang telah ditebar beberapa waktu lalu.
Di sana, ia juga kembali menyapa para pengunjung yang ingin berfoto dan bersalaman dengannya.
Pukul 16.38 WIB, Jokowi beserta anaknya kembali memasuki Istana Bogor dan melakukan kegiatan selanjutnya.

Sabtu, 19 Maret 2016

Sensasi Permandian Aek Rara, Permandian Air Soda Tarutung di TapanuliUtara

Sensasi Permandian Aek Rara, Permandian Air Soda Tarutung di Tapanuli Utara

"Pemandian air soda ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Bahkan, di dunia hanya ada dua mata air soda, satu lagi di Brasil. Itu pun tidak lagi digunakan sebagai tempat pemandian. Maka, kita harus bersyukur dan menjaga pemandian ini." 
https://m.youtube.com/watch?v=WvPv3MuuuHc

Mungkin Anda berpikir air berkarbonasi atau air bersoda hanya untuk diminum. Air bersoda terlalu mahal untuk dijadikan air mandi.

Di Desa Parbubu I, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Anda bisa menikmati sensasi berenang di air bersoda.
(Foto Wikipedia)

Hujan turun rintik-rintik pada Minggu (17/1/2016) sore, tetapi puluhan pengunjung yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa tetap asyik berenang di pemandian air soda Tarutung, sekitar 285 kilometer di selatan Kota Medan.

Mereka memenuhi kolam berbentuk setengah lingkaran berkedalaman 160 sentimeter itu.
Anak-anak tampak berenang mengenakan ban pelampung, sebagian mencari sensasi dengan melompat sambil bersalto ke kolam berdiameter sekitar 50 meter itu. Di sudut lain tampak beberapa penderita stroke berendam sambil tertawa ringan.
Dari mata air di dasar kolam, air bersoda mengalir dari celah batu dan menimbulkan buih-buih. Aroma mirip minuman berkarbonasi terasa menusuk hidung, buih soda pun menempel di badan.

"Mandi di air soda seperti menyelam di dalam minuman berkarbonasi Sprite," kata Samuel Lubis, salah seorang pengunjung.
Hamparan pematang sawah yang tengah ditumbuhi bibit padi menjadi pemandangan yang memanjakan mata para wisatawan yang sedang mandi. Di ujung sawah itu melintang jajaran Bukit Barisan.
(Foto net)

Para pengunjung juga bisa menyaksikan pemandangan salah satu destinasi wisata rohani di Tarutung, yaitu Salib Kasih yang tertancap di puncak Bukit Siatas Barita.
Meski usianya sudah mencapai 80 tahun, penemu permandian air soda, Minar Sihite, tetap ikut melayani langsung para pengunjung.

Jemarinya yang sudah keriput cekatan menghidangkan berbagai jenis makanan dan minuman yang dipesan pengunjung.
Hari Minggu menjadi hari yang sibuk bagi Minar karena ia biasanya melayani sekitar 300 pengunjung dalam sehari, jauh lebih banyak dibandingkan dengan hari biasa yang hanya sekitar 50 orang.

Pada libur Natal dan Tahun Baru, pemandian air soda bahkan bisa dikunjungi lebih dari 600 orang dalam sehari.
(https://m.youtube.com/watch?v=WvPv3MuuuHc)
Di tengah kesibukannya, Minar menyempatkan diri berbagi cerita kepada beberapa anak. Dengan raut wajah serius, ia menuturkan bagaimana awalnya ia menemukan dan mengembangkan pemandian air soda.
"Pemandian air soda ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Bahkan, di dunia hanya ada dua mata air soda, satu lagi di Brasil. Itu pun tidak lagi digunakan sebagai tempat pemandian. Maka, kita harus bersyukur dan menjaga pemandian ini," kata Minar lirih.
Minar menuturkan, awalnya ia menemukan mata air soda pada tahun 1973, saat itu masih hanya berbentuk mata air yang ditutupi batu-batu, belum berbentuk kolam. Kerbau biasanya berkubang di sekitar mata air itu.
Masyarakat kala itu menganggap mata air soda sebagai tempat yang angker. Itu karena tanaman padi masyarakat kerap mati jika air soda mengalir ke sawah.

Warna merah seperti karat di sekitar mata air itu pun dinilai memberikan kesan mistis. Dalam bahasa Batak, pemandian air soda itu disebut Aek Rara. Aek artinya 'air', rara artinya 'merah'.
Akan tetapi, Minar percaya mata air itu akan membawa berkat baginya dan masyarakat. Sebagai tahap pengembangan awal, ia membongkar dan mengangkut tiga truk batu dari mata air itu. Ia pun membuat kolam seadanya dari batu dan tanah.
Minar pun terus mengembangkan pemandian itu hingga pada tahun 1990 ia membuat kolam dari semen.
Minar mengatakan, selain sebagai tempat bervakansi, mandi di air soda juga berkhasiat untuk kesehatan. "Air soda ini bisa menyembuhkan gatal-gatal, rematik, dan sakit mata," kata Minar.
Bahkan, setiap hari Minar meminum langsung air soda itu karena menurut dia bisa mencegah asam urat dan pengapuran tulang.
Meski pemandian air soda satu-satunya di Indonesia, Minar tak lantas mematok tarif mandi yang tinggi. Mandi di pemandian air soda gratis. Biaya pengelolaan dan operasional ia ambil dari keuntungan menjual makanan dan menyewa pelampung.
Seusai mandi, para pengunjung beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya hamparan sawah.

Minar menyediakan berbagai pilihan, antara lain lampet, yaitu penganan khas Batak berbahan dasar tepung beras yang dibungkus dengan daun pisang berbentuk limas. Ada juga telur rebus, bakwan, dan goreng pisang.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, kata Minar, beberapa kali meminta mengambil alih pengelolaan destinasi wisata air soda itu.

"Pemerintah juga pernah meminta saya mengutip retribusi dari para pengunjung, tetapi saya menentang," kata Minar.
Minar menyesalkan pemerintah ingin mengambil alih permandian itu setelah permandian air soda mulai dikenal luas.

"Setiap perwakilan pemerintah datang, mereka selalu menekankan bahwa setiap mata air adalah milik negara," katanya.
Pengunjung lokal
Bolton Lubis sore itu membawa istri dan keempat anaknya mandi di pemandian air soda. Mereka memilih berwisata ke sana karena jaraknya yang dekat.

"Jaraknya hanya setengah jam dari rumah kami di Kecamatan Siborong-borong," katanya.
Sebagian besar pengunjung pemandian air soda adalah wisatawan lokal. Pada umumnya, mereka berasal dari sejumlah daerah di Sumatara Utara.

Adapun dari luar Sumut biasanya karena kebetulan berkunjung atau pulang kampung ke Tarutung.
Minar berharap pemerintah mempromosikan pemandian air soda ke banyak daerah di Indonesia hingga ke luar negeri sehingga air soda tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal.
Akses ke Tarutung cukup mudah. Dari Medan, Tarutung bisa dicapai dengan perjalanan darat selama 7-8 jam. Tarutung juga bisa diakses dengan penerbangan 40 menit dari Medan dan 50 menit dari Batam menuju Bandara Silangit.
Waktu tempuh dari Bandara Silangit menuju permandian air soda hanya sekitar 40 menit perjalanan darat.
Namun, kemudahan akses tidak cukup. Minar berharap pemerintah mempromosikan paket-paket wisata agar para pelancong bisa berkunjung menikmati beberapa destinasi di Tapanuli sekaligus.
"Jika hanya menawarkan air soda, mungkin wisatawan luar negeri enggan," kata Minar.

Karena itu, Minar berharap pemerintah membuat paket wisata karena di Tapanuli banyak destinasi yang menarik, seperti Danau Toba, pemandian alam air panas, dan air terjun Mursala di Tapanuli Tengah.
Hari mulai gelap, semburat jingga menghiasi langit di atas Bukit Barisan. Para pengunjung tak lelah berenang mengitari kolam. Mirna berdiri di tepi kolam, berharap esok para pelancong dari berbagai penjuru menikmati sensasi berenang di air soda. (NIKSON SINAGA)
Versi asli artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Maret 2016, di halaman 26 dengan judul "Menikmati Sensasi Berenang di Air Bersoda". https://m.youtube.com/watch?v=WvPv3MuuuHc

Senin, 15 Februari 2016

Badan Otorita Danau Toba

Badan Otorita Danau Toba


Ada tiga kata kunci yang diusung keputusan pemerintah untuk membentuk Badan Otorita Danau Toba.



Pertama, koordinasi. Melalui badan ini seluruh dimensi dari sebuah industri pariwisata dapat disinergikan menjadi sebuah paket yang terintegrasi. Kedua, akselerasi. Melalui badan ini pola kerja yang selama ini lambat dan sangat birokratis dicoba dipercepat dengan otorisasi yang tidak saja koordinatif, tetapi juga instruktif. Ketiga, eksekusi. Dengan otoritas tunggal ini, upaya-upaya kompromi antarsektor dan antarinstansi yang kerap membelenggu keputusan hanya sekadar keputusan akan dapat diatasi. Singkatnya, BODT dimaksudkan untuk sesegera mungkin mengeksekusi amanat- amanat konstitusi, Nawacita, atau janji-janji politik presiden.


Namun, penting untuk mempertanyakan seberapa jauh legitimasi dan efektivitas BODT? Pertanyaan ini sangat pantas dijawab untuk kemudian bisa mengatakan bahwa keberadaan BODT adalah sebuah keniscayaan yang patut diapresiasi.


Otoritas pariwisata


Sejumlah kalangan antusias menanggapi keputusan pemerintah membentuk BODT yang mengemban amanah menjadikan Danau Toba sebagai Monaco of Asia. Walau tidak banyak yang tahu seperti apa itu Monaco atau di mana letak quasi-negara itu, asosiasi instinktif mereka menggambarkannya sebagai sebuah tempat atau situasi yang luar biasa hebatnya, gemerlap, hidup, dan penuh daya pikat.

Itu artinya kawasan Danau Toba, yang selama ini dikenal remote, tertinggal, dan bahkan terancam, akan segera berubah menjadi sangat dekat, mudah dijangkau, dan tempat yang amat menyenangkan dan menghibur. Bersamaan dengan itu, terbayangkan pula kedatangan puluhan ribu wisatawan dari berbagai penjuru mata angin dengan membawa banyak uang untuk dibelanjakan. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial sekitar 600.000 penduduk yang tersebar di tujuh kabupaten sekelilingnya akan meningkat.

Antusiasme berjangka pendek, tetapi lebih realistis ditunjukkan oleh mereka yang memiliki naluri bisnis sangat tajam. Mengetahui pemerintah akan menggelontorkan sekitar Rp 21 triliun untuk mengubah Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional, mereka mulai menyusun strategi dan langkah-langkah taktis agar bisa mendapat bagian dari berbagai proyek pembangunan baik yang meliputi infrastruktur, seperti pembangunan Jalan Tol Kualanamu-Parapat, jembatan atau bahkan bandara, maupun yang terkait struktur utama dari sebuah industri pariwisata, seperti perhotelan, agen perjalanan, restoran, dan berbagai EO ragam pertunjukan yang akan disuguhkan. Tak tertutup kemungkinan, para pebisnis hitam boleh jadi sudah menyusun daftar usaha yang mungkin dilakukan, termasuk yang berkategori gelap dan ilegal.

Bagi pemerintah sendiri menyulap Danau Toba sebagai tujuan wisata dunia bukanlah sebuah imajinasi. Pemerintah membangun sebuah proyeksi yang berbasis kalkulasi ekonomis dan teknokratis sekaligus politis, sehingga realisasinya tampak sebagai sebuah keniscayaan.

Tidak perlu mempertanyakan legitimasi pembentukan BODT, karena itu adalah prerogatif presiden. Yang patut ditekankan adalah signifikansi pariwisata sehingga ia seakan memiliki kekuatan pemaksa, hingga seorang presiden dan para menteri pun tidak boleh mengabaikannya. Sebagaimana sering dikemukakan pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang menunjang pertumbuhan ekonomi global (3-4 persen) dan nasional (9-10 persen).

Menurut para ahli industri, pariwisata memiliki multiplier effect yang luas. Juga dikemukakan bahwa pariwisata merupakan sektor ekonomi yang tidak terlalu rentan terhadap krisis ekonomi global dan bisa sebagai sabuk pengaman perekonomian nasional apabila krisis terjadi. Eksplanasi makro ini juga berlaku untuk Provinsi Sumatera Utara dan tujuh kabupaten yang terdapat di sekitar Danau Toba.

Potensi wisata yang luar biasa yang dimiliki kawasan Danau Toba tampaknya telah mendorong presiden dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli segera mengonversikannya menjadi sumber penerimaan devisa. Sebagai international geopark warisan sejarah bumi dan turut membentuk peradaban umat manusia, puncak-puncak gunung yang melingkari danau yang luas dan tenang itu adalah komoditas bernilai jual tinggi dan menghasilkan devisa negara.


Proyek dan proyeksi

Hitung-hitungan ekonomis Rizal Ramli tentulah tidak berujung hanya dengan munculnya berbagai proyek-proyek yang bersifat sektoral dan sesaat. Pak Menteri ini pasti telah merangkai sebuah proyeksi tentang ekowisata Danau Toba yang multidimensi, komprehensif, dan berkelanjutan. Proyeksi semacam itu akan memperkuat legitimasi dan efektivitas BODT.

Pertama, BODT perlu sejak awal menyadari bahwa Danau Toba dan kawasan sekitar bukan semata-mata obyek alam, melainkan juga obyek kultural. Masyarakat di sekitar memiliki sejarah dan keterikatan dengan alam. Bangunan kultural ini tidak hanya menghadirkan keunikan, keagungan, atau keluhurannya, tetapi juga termasuk kelemahan dan kekurangannya. Bagi sebagian masyarakat, khususnya subetnik Toba, kaki gunung (pusuk) Buhit diyakini sebagai tempat lahirnya si Raja Batak dan asal-usul masyarakat Batak.

Dari daerah inilah keturunannya selanjutnya menyebar (diaspora) baik di sekitar Danau Toba dan Samosir maupun ke daerah lain di Sumatera, Indonesia, serta mancanegara. Belakangan ini, semakin banyak praktik di mana orang Batak yang meninggal di perantauan dibawa pulang dan dimakamkan di daerah asalnya. Dengan kata lain, Samosir dan daerah sekitar Danau Toba tidak hanya bermakna sebagai tempat (locus), tetapi habitus yang menyatupadukan aspek-aspek teritorial, kultural, dan spiritual. Karena itu, menjadi perlu untuk mengkhawatirkan apakah ritual-ritual semacam itu akan menjadi komoditas yang juga akan "dijual".

Kedua, sangat penting pula menegaskan bahwa masyarakat setempat harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan budaya baru bernama industri pariwisata ini. Walaupun orang Batak biasa dikenal pintar, tegas, pekerja keras, toleran, dan memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, semua karakteristik itu tidak lantas sejalan dengan tuntutan usaha jasa pariwisata.

Layanan berstandar internasional sebagaimana diinginkan boleh jadi merupakan kualifikasi yang justru akan memarjinalkan dan mengeliminasi. Sementara itu, kepintaran dan ketegasan pun tidak selalu berkorelasi positif dengan kesediaan berbagi atau menerima. Justru perlu diantisipasi bahwa sikap-sikap dasar semacam itu akan menjadi sumber konflik, entah horizontal atau vertikal, dan menjadi kontraproduktif terhadap akselerasi seperti yang diinginkan.

Karena itu, tampak cukup jelas bahwa bila BODT ingin menjalankan peran sebagai koordinator, akselerator, dan eksekutor dengan legitimasi dan efektivitas yang tinggi, diperlukan desain pembangunan ekowisata yang berbasis masyarakat (community-based ecotourism) dan sungguh-sungguh memerhatikan respek budaya dan konservasi lingkungan (cultural and environmental conservation). Peran koordinatif yang dijalankan BODT pun hendaknya lebih bersifat fasilitatif dan kolaboratif. Dengan demikian, tetap terbuka ruang bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah kabupaten untuk ambil bagian dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutannya.

Tidak dapat dimungkiri bahwa semua prinsip di atas akan mewujudkan sustainable ecotourism yang berarti kawasan wisata Danau Toba akan menjadi destinasi yang akan berlangsung untuk selamanya. Ini bukan kumpulan proyek jangka pendek dan sektoral. Pengadaan dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dermaga, atau fasilitas fisik lainnya dan penataan tata ruang, mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang relatif lebih singkat (misalnya sampai 10 atau 15 tahun); tetapi konservasi alam dan nilai-nilai historis dan budaya masyarakat harus terus berlangsung karena sesungguhnya kegiatan dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh semuanya bertitik tolak pada konservasi alam, sejarah, dan budaya masyarakat setempat.

Karena itu, keputusan pemerintah mendirikan BODT harus dibaca sebagai mengemban misi ganda yang tidak bisa dipisahkan: merawat (konservasi) dan memanfaatkan (utilisasi). BODT ditujukan untuk memuliakan seluruh kekayaan alam, budaya, tradisi, dan masyarakat, dan pada saat bersamaan memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.


*Mangadar Situmorang
Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Sumber : Harian Kompas, Opini hal. 7, 10 Februari 2016.

Sabtu, 10 Januari 2015

Prediksi 2015: Jokowi dan Isu resuffle kabinet

Prediksi 2015: Jokowi dan Isu resuffle kabinet




"Kalau saya jadi presiden, menteri tak (capai) target, maaf saya ganti. Kan gampang banget. Yang ngantre jadi menteri itu ribuan." Masihkah kita mengingat janji Jokowi saat penyampaian visi-misi ekonomi di sektor kelistrikan, di hadapan pelaku bisnis di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (4/6/2014) malam lalu.

Bahkan, ancaman resuffle kembali disampaikan Jokowi kepada para menteri guna mengingatkan bawahannya agar bisa menunjukkan performa yang memuaskan selama masa kepemimpinanya dengan mencapai target yang ditetapkan.

Jokowi pun mengisyaratkan sewaktu-waktu para menteri bisa saja diganti.
"Kalau sama saya, menteri harus ada target. Yang antre menjadi menteri itu ribuan, jadi kalau target tidak terpenuhi, ya maaf, saya berikan sama yang antre," ucap Jokowi saat memberikan sambutannya di acara Kompas CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014) lalu.

Janji Jokowi kelihatannya tidak main-main. Apalagi, diawal, saat mengumumkan kabinetnya pada Ahad (26/10/2015) di halaman tengah istana Merdeka, Jokowi mengumumkan nama kabinetnya adalah kabinet kerja. Nama kabinet ini seakan mau menunjukkan semangat pemerintahannya, yang tak lain "kerja, kerja dan kerja."

Hal ini juga tampak pada Jumlah kementerian di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebanyak 34 kementerian, diisi 16 profesional dari kalangan partai politik dan 18 dari kalangan profesional.

Kini telah dua bulan lebih sejak dilantik kabinet Jokowi-JK berkerja. Besar atau kecil tak dapat dipungkiri ada perubahan dan perbaikan serta gebrakan positif yang dinilai publik telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Tapi, bukan berarti semua janji dan target pemerintahan Jokowi-JK telah tercapai semuanya.

Target Jokowi-JK

Masih banyak pula Pekerjaan rumah (PR) yang perlu dibenahi dan dilakukan selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK. Paling tidak itu terlontar saat Jokowi  memberikan sambutan di depan kepala daerah membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

"Kita sering menyampaikan negara kita gemah ripah loh jinawi, kaya akan sumber daya alam. Kita negara agraris. Tapi faktanya semuanya kita impor, mulai dari beras, gula, kedelai, jagung dan lain-lainnya.bApa lagi yang tidak kita impor sekarang ini?"  Demikian disampaikan Jokowi saat itu.

Oleh sebab itu, kedepan, Jokowi menargetkan, tiga tahun ini bangsa Indonesia akan mencapai swasembada pangan. "Paling tidak dalam tiga tahun, berasnya sudah selesai. Tidak ada impor lagi yang namanya beras! Baru tahun berikutnya gula, jagung dan berikutnya lagi dan berikutnya lagi untuk komoditas pangan lainnya," demikian Tegas Jokowi.

Untuk itu pula, Jokowi memutuskan 49 waduk yang ingin dibangun dalam lima tahun ke depan. Semula Jokowi mengaku merencanakan pembangunan 30 waduk. Namun setelah blusukan ke daerah, dan ada lahan yang siap dijadikan waduk, rencana itu berubah. Waduk yang bakal dibangun lewat dana negara bertambah jadi 49.

Pembangun 49 waduk ini menjadi salah satu pendukung target pemerintahan merealisasikan swasembada pangan pada 2017 mendatang. Jumlah tambahan 19 waduk disampaikan kepala daerah saat Jokowi blusukan.

Bahkan Mulai tahun depan, pembangunan waduk akan dimulai. Untuk tahap pertama sebanyak 13 waduk akan dibangun tahun 2015. "Rencana kemarin 11 waduk, ternyata lapangan menunjukkan bisa 13," sambungnya, seraya menambahkan, selain waduk, pemerintah juga menargetkan pembangunan irigasi sebanyak 1 juta hektar.

Hal lain, Jokowi juga tak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat blusukan ke daerah, masalah yang hampir sama ditemukan dan dirasakan masyarakat adalah krisis listrik. Padahal Indonesia memiliki energi melimpah.

"Ijinnya terlalu lama, pembebasan lahan juga bermasalah. Ijin pertama yang saya dengar untuk pembangkit listrik sampai dua tahun, ada juga sampai empat tahun. Ijin yang saya dengar terakhir waktu ke Sumatera Selatan ke Pak Alex Noerdin sudah enam tahun belum keluar," ucapnya.

Di tempat lain, masalah lainnya pada pembebasan lahan yang berlangsung tiga sampai empat tahun, tapi belum juga rampung. Jika masalah ini bisa diatasi, Indonesia tidak mengalami defisit listrik seperti sekarang.

"Melimpah energi, melimpah batubara dan gas dan lain-lain, tapi di daerah listriknya hidup-mati, hidup-mati, byar-pet semuanya," keluh Jokowi.

Untuk itu pula, Pemerintah menargetkan lima tahun mendatang 35.000 MW bisa terealisasi dengan pembangunan pembangkit listrik di daerah. Menurutnya, pembangunan pembangkit listrik bukan proyek ambisius tapi harus dilakukan segera.

Semua itu bisa tercapai karena pemerintah sedang mempersiapkan pemangkasan birokrasi perizinan yang selama ini menghambat investasi, terutama di daerah dan problemnya di pusat. "Akhir Januari kita dorong terus, agar nasional one stop service selesai," tegasnya.

Agenda prioritas terpenting Jokowi yang telah disampaikan entah berapa kali sejak berkampanye Pilpres lalu. "Kita akan lagi membangkitkan kebudayaan maritim kita. Melihat masa depan Indonesia adalah di laut. Karena dua pertiga wilayah kita adalah perairan, laut dan samudra."

Mimpi Jokowi mengembalikan kejayaan masa nenek moyang Indonesia di laut bukan sekadar isapan jempol atau mimpi di siang bolong. Cita-cita itu pun akan mulai dilaksanakan dengan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan maritim lima tahun kedepan dimulai tahun depan.

Rencana pembangunan 24 pelabuhan baik baru maupun perluasan dan membangun sentra-sentra perikanan di seluruh wilayah perairan Indonesia pun dicetuskan.

Penguatan keamanan laut pun ditingkatkan Jokowi terhadap para pelanggar ilegal fishing guna mengamankan penghasilan laut yang tiap tahunnya dicurik sebesar Rp300 triliun.

Jokowi pun mengaku telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdjianto, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio mengambil tindakan tegas atas kasus-kasus illegal fishing di perairan nusantara.
"Jangan ada toleransi lagi," tegas Jokowi memerintahkan.

Resuffle

Awal tahun 2015 usia pemerintahan Jokowi seratus hari. Jelang seratus hari kerja pemerintahan Jokowi, gelombang perombakan (reshuffle) kabinet pun meluncur ke publik. Langkah ini digadang-gadang akan diambil Presiden Jokowi, jika ada menteri Kabinet Kerja yang tidak sanggup memenuhi target.

Bisa dikatakan semuanya itu menjadi satu acuan target seperti disampaikan Jokowi dalam musrenbangnas 2014 tadi, bahan evaluasi yang digaris-bawahi Jokowi kepada seluruh Anggora kabinetnya.

Peneliti Senior Indonesia Public Intitute, Karyono Wibowo mengatakan Presiden Joko Widodo harus memiliki catatan terkait rapor menteri Kabinet Kerja selama triwulan pertama. Catatan tersebut diperlukan untuk merombak kabinet jika menteri tak sejalan dengan visi misi presiden.

"Soal reshuffle cabinet tidak bisa digeneralisir karena tidak semua menteri yang tidak sesuai dengan visi misi presiden. Catatan diperlukan agar enam bulan menteri bisa dirombak jika mempunyai rapor merah,"kata Karyono seusai dialog kebangsaan di Gedung Joeang, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Ia berpendapat, rapor ini diperlukan untuk memberikan teguran kepada para menteri yang belum bekerja optimal. Menurutnya beberapa menteri yang dicap kurang optimal oleh publik yaitu Menteri Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Menteri-menteri tersebut dinilai kurang optimal disebabkan beberapa kebijakannya kurang tepat. Adapun kebijakan tersebut terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak, stabilitas harga barang, penjualan aset BUMN, dan listrik.

"Kalau bertentangan dengan prinsip kepentinan rakyat maka perlu resfulle. Ini ukurannya kinerja selama triwulan pertama karena itu prisip,"ucap Karyono.

Ia menambahkan, presiden Joko Widodo disarankan untuk tetap berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar selalu memantau menteri-menterinya untuk tidak terlibat korupsi.

Bahkan seakan mengkonfirmasi, Presiden Jokowi pun menyatakan akan mengganti menteri pertanian jika dalam tiga tahun mendatang tidak bisa mewujudkan swasembada pangan.

"Saya sudah beri target menteri pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati tiga tahun belum swasembada saya ganti menterinya," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (9/12/2014) lalu.

Jauh sebelum Jokowi menyatakannya, Sekretaris Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti Fahmi Habsyi, Senin (1/12/2014) telah menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan ’reshuffle’ kabinet dalam waktu 4-6 bulan ke depan guna menyelamatkan pemerintahan Jokowi-JK.

"Ada beberapa menteri yang tidak mampu kerja," ungkapnya seraya melanjutkan bahwa Pusaka Trisakti menyarankan agar Jokowi melakukan evaluasi, riset dan menghimpun masukan publik tentang kinerja menteri selama tig bulan, dan akan mempublikasikan sebagai pertimbangan Jokowi-JK untuk merombak kabinet.

Penulis puisi Pemimpin Tanpa Kuda ini mengatakan sejak awal Pusat Kajian Trisakti menempatkan diri sebagai mitra strategis kritis kabinet Jokowi-JK dan berkewajiban menyelamatkan pemerintahan Jokowi-JK bukan mengamankan jabatan menteri-menterinya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap banyak menteri yang tidak sesuai dengan bidangnya, memilah menteri-menteri yang jalan dan yang tidak jalan, mana yang pencitraan, mana yang benar-benar kerja, dan mana asal ngomong.

Fadli pun menyarankan agar Jokowi mulai mengevaluasinya dan mempersiapkan ’reshuffle’ kabinet dalam 3 bulan.

Anggota DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan, Effendi Simbolon pun turun rembuk mengenai isu ini. Sebelum menggerogoti pemerintahan, Presiden Jokowi diminta untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Negera urusan BUMN, Rini Soemarno yang dinilai hanya akan membuat pemerintah tersandera dengan kompleknya persoalan energi.

Saat itu, Effendi Simbolon, menanggapi calon ideal direktur utama PT Pertamina yang seleksinya terkesa ditutup-tutupi dan kental aroma 'titipan'

"Ya ini lah, orang itu kalau sudah rakus sudah lupa daratan, lupa siapa dia. Nggak boleh dibiarkan terlalu lama orang-orang seperti ini hidup. Akan merusak pemerintahan jokowi. Jokowi jangan segan-segan me-reshuffle dia," ujar Effendi di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/11/2014).

Menurut Effendi, sejawat Rini di pemerintahan khususnya di bidang energi berbahaya bagi pemerintahan. Dia pun menyebutkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, yang dianggapnya hendak menguasai tujuh bidang energi di Indonesia.

"Saya menduga gerak gerik dia yang mengendalikan seven energies. Di situ dia Meneg BUMN, Menteri ESDM. kemudian Dirut Pertamina, dirut PGN (perusahaan gas negara), SKK Migas, PLN dan dikendalikan semua ya habislah.

Ibarat dia yang jaga lumbung padi habis semua. Saya kira Rini dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari kabinet," kata Effendi.

Sebelum mengakhiri tulisan ini, Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto memprediksi bahwa dinamika politik di Kabinet Kerja pada 2015 masih cukup tinggi. Kemungkinan Presiden Jokowi untuk merombak kabinetnya atau reshuffle pun terbuka lebar.

Menurut Nico, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang mengedepankan ritme kerja. Sehingga, apabila ada anggota kabinetnya yang tak dapat mengikuti ritmenya, besar kemungkinan akan diganti. Terutama, kata dia, para menteri 'titipan'.

"Reshuffle kabinet sangat mungkin, jika tidak perform seperti keinginan Jokowi-JK," kata Nico saat diskusi yang diselenggarakan Institut Peradaban dan populi center bertajuk 'Politik Indonesia 100 Hari Jokowi' di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago pun pernah mengungkapkan, Presiden Jokowi telah mengamanahkan tanggung jawab Kementerian/Lembaga kepada masing-masing menteri.

"Itu kan pesan yang disampaikan Pak Presiden Jokowi kepada menteri. Pertama, kita ditanya targetnya, kalau sanggup laksanakan," papar dia saat acara Media Gathering 2014 di Bandung, Jumat (14/11/2014).

Namun Andrinof menegaskan, apabila ada menteri yang tidak sanggup mencapai target yang telah ditetapkan. "Kalau nggak (sanggup), ya akan diganti. Presiden kan sudah bilang begitu," ucap dia.

Pernyataannya kini, apakah presiden Jokowi bakal melakukan perombakan atau resuffle kabinetnya pada 2015 bagi menteri yang tidak sesuai target dan dinilai kurang mampu mengemban tanggung jawab? Jawabannya ada di tangan Jokowi dan JK. Mari kita saksikan bersama.

Di akhir tulisan ini, Akan ditutup dengan pernyataan Presiden Jokowi saat memberikan sambutannya di acara Kompas CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

"Kalau sama saya, menteri harus ada target. Yang antre menjadi menteri itu ribuan, jadi kalau target tidak terpenuhi, ya maaf, saya berikan sama yang antri," ucap Jokowi.

Mari kita saksikan bersama. (Andri Malau)

Kaleidoskop: Kisah Jokowi, key card dan wajah Istana Yang berubah

Kaleidoskop

Kisah Jokowi, key card dan wajah Istana Yang berubah

"Itu saya kira, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya juga minta apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan hal tadi yang saya sampaikan bisa diusulkan, bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini baik oleh Gubernur, oleh Kapolda, maupun Kapimda. Apabila ada hal-hal yang sangat perlu, silakan disampaikan. Tapi kalau tidak ada, ya jangan. Silahkan."

Demikian kalimat penutup presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/12/2014) lalu. Saat itu adalah Pengalaman perdana Presiden Jokowi berbicara di depan Gubernur, Kapolda dan Kapimda seluruh Indonesia di Istana Negara.

Saat itu Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Tak menunggu lama, antrean para gubernur menyampaikan aneka hal seperti Keluhan, kritik, hingga lontaran canda tak sungkan dilontarkan saat itu. Penuh keakraban dan Suasana cair mengalir tersuguhkan dalam rapat koordinasi perdana Jokowi dengan jajaran aparat daerah dan Kapolda Se-Indonesia.

Pengalaman tersebut bisa dikatakan membuat awak media yang biasa meliput agenda presiden sejak masa Pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terperanjat dan terkesima dengan gaya Jokowi memimpin rakornas.

Hal seperti ini jarang terjadi dalam Rapat koordinasi presiden dengan gubernur pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat SBY memerintah cenderung terjadi pembicaraan satu arah, yakni berupa arahan, tanpa arus balik menangkap aneka rasa yang dialami para gubernur kala menjalankan Program Pemerintah pusat.

Belum lagi acara-acara seperti demikian selalu dilakukan di sebuah hall besar di luar Istana karena banyaknya peserta. Kali ini, Jokowi lebih memilih memanfaatkan fasilitas Istana negara, yang terbatas jumlah kapasitasnya.

Tribunnews.com pun memperoleh informasi dari menteri sekretaris negara Pratikno dan menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo, bahwa Jokowi yang mendesain dan meminta agar Kursi-kursi kayu dengan ukiran warna emas itu ditata berbentuk oval
dijajar berdempet.

Jarak antara kursi para gubernur dan Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan para gubernur dan Kapolda sangat dekat dan menyatu.

Sebanyak 10 gubernur langsung mengacungkan tangannya untuk berbicara. Gubernur Papua Lucas Enembe pun dipilih Jokowi untuk membuka curhat para gubernur. Lucas pun menuangkan kekesalannya akan banyaknya tim yang dibentuk pemerintah pusat dalam memajukan "Bumi Cenderawasih". Namun, menurutnya tak efektif dan signifikan membawa perkembangan di tanah Papua.

Jokowi pun langsung menjawab curahan hati Lucas tersebut. "Kalau ada tim-tim yang datang ke Pak Gubernur, abaikan saja. Yang ke saya juga banyak, kan kita juga nggak ngerti karena terlalu banyak tim seperti itu. Kalau ada apa-apa yang saya tanya ke gubernur bukan timnya, tim yang mana saya juga nggak tahu," seloroh Jokowi.

Kemudian Giliran Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengisahkan pengalamannya memimpin provinsi yang dipercayakan rakyat kepadanya. Saat itu, Rusli mengaku karena masalah seringnya listrik padam, kecaman, hujatan hingga doa agar dirinya mati pun kerap harus diterimanya buah kemarahan masyarakat.

"Saya setiap hari mendapat SMS dari rakyat sama dengan Pak Jokowi. Nomor telepon saya dibagikan ke rakyat Gorontalo. Tiap hari rakyat SMS saya. Gubernur hanya tidur, Gubernur hanya jalan-jalan, kapan Gubernur mati sama dengan listrik. Itu sumpah dari rakyat Pak, mudah-mudahan Pak Gubernur mati sama dengan listrik, Pak," ujar Rusli berapi-api.

"Tolong Gorontalo, Pak Menteri ESDM, Bu Menteri BUMN, segera diselesaikan. Tapi, investornya sudah ada? Perizinan? Oke nanti saya tarik," timpal Jokowi.

Perubahan wajah istana yang ditunjukkan oleh presiden Jokowi itu masih terus berlanjut hingga kini. Istana yang mendengarkan, menyerap suara-suara masyarakat dan pemimpin daerah serta aparat dan pejabat negara pun ditampung sebagai bahan penting arah kebijakan dan Program kerjanya.

Entah telah berapa kali gaya kepemimpinan Jokowi yang mendengarkan terjadi dalam setiap pertemuan dengan para gubernur, kepala kejaksaan tinggi, bupati dan walikota, para pimpinan TNI dan Polri di daerah dan wilayah tugas mereka masing-masing.

Dan yang terakhir, saat Jokowi meresmikan Transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Peluncuran Program 5.000 Doktor Tahun 2015-2019, di Istana Negara, Jakarta, 19 Desember 2014. Saat itu hadir para dosen dan rektor serta mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Universitas Islam Negeri (UIN) SE Indonesia.

Saat itu, banyak masukan berarti yang diperoleh Jokowi untuk arah Program pendidikan di kampus-kampus keagamaan. Dan tak kalah penting, peran kampus-kampus tersebut dalam melakukan deradikalisme, untuk menangani masalah penanganan terorisme di Indonesia.


key card

Wajah istana juga berubah pun terlihat dari gaya pemimpin negara itu sendiri, yakni Jokowi. Tepatnya gaya Jokowi menyampaikan pidato atau sambutannya dalam sejumlah acara yang dihadirinya.

Presiden Jokowi berbicara pertama kali di depan Gubernur dan Kapolda seluruh Indonesia di Istana Negara, pada Selasa (4/12/2014) lalu. Saat itu, Jokowi menyampaikan pidato atau arahannya dalam waktu kurang dari satu jam.

Dalam waktu itu, Jokowi hanya dibantu beberapa lembar key card dan dua layar di kiri-kanan yang tersambung dengan operator computer bahan presentasi.

Sejak saat itu, Tribunnews.com mengamati Key card seperti menjadi teman Jokowi dalam memberi pengarahan dalam sejumlah forum pertemuan. Key card Jokowi itu mirip kertas memo, berukuran sekitar 6 x 11 centimeter.

Setelah membuka dengan salam, biasanya key card yang berisi poin-poin materi pidato itu diambil Jokowi dari saku depan kemejanya. Terkadang pula, key card yang jumlahnya tidak pernah lebih 10 lembar itu telah berada di tangan kiri Jokowi ketika dirinya masih di kursi tempat acara digelar.

Jokowi memang berbicara tanpa panduan teks, seperti presiden-presiden sebelumnya yang dipandu dengan teks pidato yang telah disiapkan terlebih dahulu.

Tidak heran, tema yang diangkat Jokowi seperti melompat-lompat.  Namun pesan penting yang ingin disampaikan terlihat tatkala Jokowi mengulang hingga beberapa kali kalimat pernyataan itu.

Akan tetapi, Jokowi terlihat sangat luwes memainkan alur pidatonya di hadapan para gubernur, bupati, walikota maupun masyarakat sekalipun. Karena selalu presiden Jokowi menyelipkan satu kesempatan dialog dengan audiens.

Jokowi pun terlihat sangat jarang memakai podium Garuda atau podium presiden yang selama masa pemerintahan SBY tak pernah lupa dibawa kemana pun kunjungan kerja di dalam negeri. (Andri MaLau)

Sabtu, 08 Maret 2014

Moratorium Penghentian Pemasangan Iklan Kampanye Parpol Ambigu


JAKARTA - Pemerhati pemilu Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai moratorium penghentian pemasangan iklan kampanye parpol di lembaga penyiaran antara KPU, Bawaslu, KPI dan KIP adalah ambigu.
Alasannya, menurut Ray, isi moratorium tersebut sebenarnya telah diatur dengan cermat di dalam Undang-undang (UU) No 8/2012 tentang Pemilu. Khususnya dalam pasal 82 sampai pasal 100.
Di dalam pasal itu, Ray jelaskan, dengan jelas dan terang benderang disebut apa yang boleh, tidak boleh dan sanksi-sanksi atas pelanggaran masa dan iklan kampanye.
"Tentu hal ini belum ditambah dengan pengaturan baik yang dibuat oleh KPU maupun oleh KPI terkait dengan tata cara iklan kampanye di media penyiaran," ungkap Ray kepadaTribunnews.com, Sabtu (1/3/2014).
Selain itu, ambigu menurutnya, karena objek moratorium ini justru tidak kepada mereka yang mengikat moratorium. Tetapi terhadap pihak lain yang dijamin oleh UU aktivitasnya. Dalam hal ini adalah parpol peserta pemilu.
Alasan lainnya, moratorium ini juga tidak memberi kejelasan apa yang diikat oleh mereka pada diri mereka, atau pada objek lainnya.
"Apakah iklan kampanye atau iklan politik lainnya. Jika yang dimaksud larangan untuk iklan kampanye tidak pada waktunya, hal itu telah diatur pada pasal 83 ayat 2 UU No 8/2012," tuturnya.
"Sejatinya moratorium adalah menghentikan kegiatan yang dibolehkan," tegas Ray.
Kemudian, moratorium sendiri tidak dapat memuat sanksi. Pelanggaran moratorium hanya berakibat pembatalan moratorium.
"Maka aneh kalau parpol yang tidak ikut mengikat diri pada moratorium dapat sanksi. Karena tidak melaksanakan isi moratorium," jelasnya.
Oleh karena itu, menurut dia, yang dibutuhkan dan diperlukan bukan moratorium tapi penegakan hukum.
"Mereka mengikat objek lain dengan larangan yang memang dasarnya sudah dilarang," ujarnya.
Dengan begitu, menurut Ray yang sebenarnya dibutuhkan bukanlah moratorium, tapi penegakan hukum atas apa yang mereka langgar. Itulah yang tidak hadir dan dengan tegas dilaksanakan baik oleh Bawaslu maupun KPI.
Ray mengatakan, kalau peraturan yang ada dilaksanakan dengan tegas dan konsisten, maka moratorium itu jauh dari dibutuhkan. Bahkan moratorium itu berkesan diadakan justru untuk menutupi kelemahan penegakan aturan yang selama ini terjadi.
"Dengan dasar UU saja aturan diabaikan dan penyelenggaranya takut menegakkannya. Apalagi kalau dasarnya hanya moratorium. Ini seperti mengulur-ulur waktu untuk menegakkan aturan yang sudah baku," kritiknya. (andri malau)

Politisi PKS Geram dengan Tudingan Corby Dijebak


JAKARTA - Aboe Bakar Al Habsy, anggota Komisi III DPR geram dengan pemutar-balikan fakta seperti disampaikan Mercedes Corby kakak kandung terpidana narkoba asal Australia Schapelle Corby.
Dalam wawancara di televisi Channel 7, Mercedes mengatakan temuan ganja di tas adiknya diduga sebagai jebakan.
"Saya kira tak layak bila ada pemutar balikan fakta yang seperti itu. Ungkapan yang demikian makin melukai perasaan masyarakat Indonesia," tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (3/3/2014).
Kata dia, jika sebelumnya masyarakat merasa kecewa dengan remisi dan grasi kepada Corby, sekarang malah dituduh memasukkan marijuana ke kopernya.
Aboe Bakar tegaskan tudingan saudari Corby sangat tak logis. Apalagi menurutnya, ada kepentingan apa harus menjebak Corby dengan Marijuana.
"Sekaligus ini tuduhan yang sangat merendahkan, seolah bangsa kita suka menjebak turis dan merekayasa kasus buat mereka," tuturnya.
Lebih lanjut terkait hal itu, Aboe Bakar menyampaikan apa yang disampaikan Mercedez ini seperti mewakili adiknya. Karenanya dia tegaskan, sejak awal tidak sepakat Corby dikasih remisi apalagi grasi.
Karena jelas dia, untuk mendapatkan grasi seharusnya ada pengakuan dan keinsyafan dari yang bersangkutan. Sedangkan pemberian remisi untuk napi narkoba harusnya jadi justice collaborator dulu.
"Nah dalam kasus Corby ini jangankan membongkar jaringan narkoba, mengakui kesalahan saja dia tak mau," ujarnya.

Pengakuan Kakak Corby Membuat Istana Ingin Tinjau Ulang Bebas Bersyarat


JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan menyampaikan pembebasan bersyarat terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby, sudah sesuai aturan yang berlaku. 

Kendati demikian, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha katakan pembebasan bersyarat itu bisa saja ditinjau kembali. 

Salah satu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan pencabutan tersebut, apabila ada hasil wawancara dengan media yang berpotensi menjadi polemik yang mengganggu keresahan masyarakat. Meskipun itu tidak langsung dilakukan Corby. 

Dalam sebuah wawancara dengan televisi Channel 7, kakak kandung Corby, Mercedes Corby mengatakan temuan ganja di tas adiknya diduga sebagai jebakan. 

"Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM untuk menindak-lanjuti, merespon apa yang telah menjadi sorotan publik kita terhadap adanya wawancara. Tidak tertutup kemungkinan seperti yang kami dengar di dalam pemberian pembebasan bersyarat ini ditinjau kembali," ungkap Julian di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasan (4/3/2014). 

Kata Julian, bahwa sekarang tim Kementerian Hukum dan HAM tengah melakukan evaluasi terhadap pembebasan bersyarat Corby. 

Sebelumnya,  Mercedes Corby kakak kandung Corby mengatakan temuan ganja di tas adiknya diduga sebagai jebakan.  Dalam wawancara dengan Channel 7 Mercedes ingin ganja itu diuji. Selain itu Mercedes ingin jejak dari bandara Australia dan Indonesia dan juga sidik jari diperiksa. 

Selain itu, dia menuduh otoritas bagasi maskapai terlibat dalam peletakkan ganja itu ke dalam tas Corby. 

"Saya tidak tahu siapa yang memasukkannya ke dalam tas itu, tapi aku cukup yakin ada hubungannya dengan seseorang yang bekerja di bandara," tegas Mercedes.

Gita: Soal Pendidikan, Indonesia harus kejar Tiongkok dan India


JAKARTA-- Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Gita Wirjawan menilai reorientasi arah pendidikan menjadi kunci penguatan sumber daya Indonesia dalam pentas persaingan global.
Menurut mantan Menteri Perdagangan ini, alokasi APBN 20 persen untuk pendidikan tidak menjamin peningkatan daya saing bangsa jika orientasi dan tata kelola dana pendidikannya tidak tepat.
"Salah satu kebijakan saya saat menjabat Menteri Perdagangan ialah menyekolah ratusan staf kementerian ke pelbagai universitas terbaik di luar dan dalam negeri. Dalam skala besar, harusnya kita bisa mengirim ribuan pelajar Indonesia ke kampus-kampus bergengsi tapi dengan perencanaan yang jelas. Saya lihat sekarang belum maksimal dan output sumber daya manusianya tidak merata", ujar Ketua Umum DPP Barindo ini kepada Tribunnews.com, Selasa (4/3/2014).
Ia menambahkan bahwa pada bidang-bidang strategis justru sumber dayanya sangat minim akibat ketidakjelasan output pendidikan. Indonesia harus mengejar Tiongkok dan India yang sudah menghasilkan ribuan doktor karena investasi sumber daya manusia adalah kunci persaingan masa depan.
Pendiri Ancora Foundation ini juga bercerita bahwa dirinya nekat berangkat sekolah ke Amerika dengan modal pas-pasan. Pengalaman inilah yang mendorong yayasannya memberi beasiswa sekolah kepada puluhan pelajar.
"Ayah saya seorang dokter yang bekerja di WHO, saat dia pensiun tekad saya untuk sekolah ke luar negeri tidak terbendung meski kondisi ekonomi keluarga kurang mendukung. Alhamdulillah survive, mengamen dan bekerja paruh waktu modal saya sekolah kala itu. Saya percaya dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini akan banyak anak bangsa yang dengan mudah menimba ilmu di kampus-kampus ternama di dunia. Ini PR pemerintah yang akan datang", ungkap calon presiden yang menyelesaikan masternya di Universitas Harvard ini.
(Andri Malau)