Perancis Akan Kembangkan Pengolahan Nikel senilai US$ 5 Miliar
Perancis Akan Kembangkan Pengolahan Nikel senilai US$ 5 Miliar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perancis ingin mengembangkan smelter atau fasilitas pengolahan nikel di Halmahera, Maluku Utara dengan nilai investasi USD 5 miliar.
"Hal-hal yang berkaitan dengan investasi B to B (bussisnes to bussisnes) itu tadi disampaikan oleh Perancis yaitu Eramate, mereka ingin mengembangkan smelter dan industri pengolahan nikel, di Halmahera sebesar US$ 4-5 miliar," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (25/2/2011) usai berunding dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Perancis Christine Lagarde dengan delegasinya yang antara lain terdiri atas 40 pemimpin bisnis asal Perancis.
Pihak Perancis, menurut Hatta, mengatakan, bakal meminta sekaligus jaminan investasi selama 50 tahun. Namun polacy (kebijakan) Indonesia mengatur 30 tahun dan bisa diperpanjang 10 tahun dan kemudian 10 tahun lagi.
Dan mengenai permintaan Perancis tersebut, menurut Hatta, sudah tidak ada perbedaan lagi dan disepakati. "Dan mereka akan melaksanakan itu dalam waktu yang cepat". Demikian dipaparkan Hatta.
Disamping itu, imbuh Hatta, di dalam on the pipe line, banyak sekali di bidang kelistrikan satelit, Perancis juga menawarkan satelit yang non komersial.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perancis ingin mengembangkan smelter atau fasilitas pengolahan nikel di Halmahera, Maluku Utara dengan nilai investasi USD 5 miliar.
"Hal-hal yang berkaitan dengan investasi B to B (bussisnes to bussisnes) itu tadi disampaikan oleh Perancis yaitu Eramate, mereka ingin mengembangkan smelter dan industri pengolahan nikel, di Halmahera sebesar US$ 4-5 miliar," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (25/2/2011) usai berunding dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Perancis Christine Lagarde dengan delegasinya yang antara lain terdiri atas 40 pemimpin bisnis asal Perancis.
Pihak Perancis, menurut Hatta, mengatakan, bakal meminta sekaligus jaminan investasi selama 50 tahun. Namun polacy (kebijakan) Indonesia mengatur 30 tahun dan bisa diperpanjang 10 tahun dan kemudian 10 tahun lagi.
Dan mengenai permintaan Perancis tersebut, menurut Hatta, sudah tidak ada perbedaan lagi dan disepakati. "Dan mereka akan melaksanakan itu dalam waktu yang cepat". Demikian dipaparkan Hatta.
Disamping itu, imbuh Hatta, di dalam on the pipe line, banyak sekali di bidang kelistrikan satelit, Perancis juga menawarkan satelit yang non komersial.
Komentar