Prediksi 2015: Jokowi dan Isu resuffle kabinet
Prediksi 2015: Jokowi dan Isu resuffle kabinet
"Kalau saya jadi presiden, menteri tak (capai) target, maaf saya ganti. Kan gampang banget. Yang ngantre jadi menteri itu ribuan." Masihkah kita mengingat janji Jokowi saat penyampaian visi-misi ekonomi di sektor kelistrikan, di hadapan pelaku bisnis di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (4/6/2014) malam lalu.
Bahkan, ancaman resuffle kembali disampaikan Jokowi kepada para menteri guna mengingatkan bawahannya agar bisa menunjukkan performa yang memuaskan selama masa kepemimpinanya dengan mencapai target yang ditetapkan.
Jokowi pun mengisyaratkan sewaktu-waktu para menteri bisa saja diganti.
"Kalau sama saya, menteri harus ada target. Yang antre menjadi menteri itu ribuan, jadi kalau target tidak terpenuhi, ya maaf, saya berikan sama yang antre," ucap Jokowi saat memberikan sambutannya di acara Kompas CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014) lalu.
Janji Jokowi kelihatannya tidak main-main. Apalagi, diawal, saat mengumumkan kabinetnya pada Ahad (26/10/2015) di halaman tengah istana Merdeka, Jokowi mengumumkan nama kabinetnya adalah kabinet kerja. Nama kabinet ini seakan mau menunjukkan semangat pemerintahannya, yang tak lain "kerja, kerja dan kerja."
Hal ini juga tampak pada Jumlah kementerian di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebanyak 34 kementerian, diisi 16 profesional dari kalangan partai politik dan 18 dari kalangan profesional.
Kini telah dua bulan lebih sejak dilantik kabinet Jokowi-JK berkerja. Besar atau kecil tak dapat dipungkiri ada perubahan dan perbaikan serta gebrakan positif yang dinilai publik telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Tapi, bukan berarti semua janji dan target pemerintahan Jokowi-JK telah tercapai semuanya.
Target Jokowi-JK
Masih banyak pula Pekerjaan rumah (PR) yang perlu dibenahi dan dilakukan selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK. Paling tidak itu terlontar saat Jokowi memberikan sambutan di depan kepala daerah membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
"Kita sering menyampaikan negara kita gemah ripah loh jinawi, kaya akan sumber daya alam. Kita negara agraris. Tapi faktanya semuanya kita impor, mulai dari beras, gula, kedelai, jagung dan lain-lainnya.bApa lagi yang tidak kita impor sekarang ini?" Demikian disampaikan Jokowi saat itu.
Oleh sebab itu, kedepan, Jokowi menargetkan, tiga tahun ini bangsa Indonesia akan mencapai swasembada pangan. "Paling tidak dalam tiga tahun, berasnya sudah selesai. Tidak ada impor lagi yang namanya beras! Baru tahun berikutnya gula, jagung dan berikutnya lagi dan berikutnya lagi untuk komoditas pangan lainnya," demikian Tegas Jokowi.
Untuk itu pula, Jokowi memutuskan 49 waduk yang ingin dibangun dalam lima tahun ke depan. Semula Jokowi mengaku merencanakan pembangunan 30 waduk. Namun setelah blusukan ke daerah, dan ada lahan yang siap dijadikan waduk, rencana itu berubah. Waduk yang bakal dibangun lewat dana negara bertambah jadi 49.
Pembangun 49 waduk ini menjadi salah satu pendukung target pemerintahan merealisasikan swasembada pangan pada 2017 mendatang. Jumlah tambahan 19 waduk disampaikan kepala daerah saat Jokowi blusukan.
Bahkan Mulai tahun depan, pembangunan waduk akan dimulai. Untuk tahap pertama sebanyak 13 waduk akan dibangun tahun 2015. "Rencana kemarin 11 waduk, ternyata lapangan menunjukkan bisa 13," sambungnya, seraya menambahkan, selain waduk, pemerintah juga menargetkan pembangunan irigasi sebanyak 1 juta hektar.
Hal lain, Jokowi juga tak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat blusukan ke daerah, masalah yang hampir sama ditemukan dan dirasakan masyarakat adalah krisis listrik. Padahal Indonesia memiliki energi melimpah.
"Ijinnya terlalu lama, pembebasan lahan juga bermasalah. Ijin pertama yang saya dengar untuk pembangkit listrik sampai dua tahun, ada juga sampai empat tahun. Ijin yang saya dengar terakhir waktu ke Sumatera Selatan ke Pak Alex Noerdin sudah enam tahun belum keluar," ucapnya.
Di tempat lain, masalah lainnya pada pembebasan lahan yang berlangsung tiga sampai empat tahun, tapi belum juga rampung. Jika masalah ini bisa diatasi, Indonesia tidak mengalami defisit listrik seperti sekarang.
"Melimpah energi, melimpah batubara dan gas dan lain-lain, tapi di daerah listriknya hidup-mati, hidup-mati, byar-pet semuanya," keluh Jokowi.
Untuk itu pula, Pemerintah menargetkan lima tahun mendatang 35.000 MW bisa terealisasi dengan pembangunan pembangkit listrik di daerah. Menurutnya, pembangunan pembangkit listrik bukan proyek ambisius tapi harus dilakukan segera.
Semua itu bisa tercapai karena pemerintah sedang mempersiapkan pemangkasan birokrasi perizinan yang selama ini menghambat investasi, terutama di daerah dan problemnya di pusat. "Akhir Januari kita dorong terus, agar nasional one stop service selesai," tegasnya.
Agenda prioritas terpenting Jokowi yang telah disampaikan entah berapa kali sejak berkampanye Pilpres lalu. "Kita akan lagi membangkitkan kebudayaan maritim kita. Melihat masa depan Indonesia adalah di laut. Karena dua pertiga wilayah kita adalah perairan, laut dan samudra."
Mimpi Jokowi mengembalikan kejayaan masa nenek moyang Indonesia di laut bukan sekadar isapan jempol atau mimpi di siang bolong. Cita-cita itu pun akan mulai dilaksanakan dengan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan maritim lima tahun kedepan dimulai tahun depan.
Rencana pembangunan 24 pelabuhan baik baru maupun perluasan dan membangun sentra-sentra perikanan di seluruh wilayah perairan Indonesia pun dicetuskan.
Penguatan keamanan laut pun ditingkatkan Jokowi terhadap para pelanggar ilegal fishing guna mengamankan penghasilan laut yang tiap tahunnya dicurik sebesar Rp300 triliun.
Jokowi pun mengaku telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdjianto, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio mengambil tindakan tegas atas kasus-kasus illegal fishing di perairan nusantara.
"Jangan ada toleransi lagi," tegas Jokowi memerintahkan.
Resuffle
Awal tahun 2015 usia pemerintahan Jokowi seratus hari. Jelang seratus hari kerja pemerintahan Jokowi, gelombang perombakan (reshuffle) kabinet pun meluncur ke publik. Langkah ini digadang-gadang akan diambil Presiden Jokowi, jika ada menteri Kabinet Kerja yang tidak sanggup memenuhi target.
Bisa dikatakan semuanya itu menjadi satu acuan target seperti disampaikan Jokowi dalam musrenbangnas 2014 tadi, bahan evaluasi yang digaris-bawahi Jokowi kepada seluruh Anggora kabinetnya.
Peneliti Senior Indonesia Public Intitute, Karyono Wibowo mengatakan Presiden Joko Widodo harus memiliki catatan terkait rapor menteri Kabinet Kerja selama triwulan pertama. Catatan tersebut diperlukan untuk merombak kabinet jika menteri tak sejalan dengan visi misi presiden.
"Soal reshuffle cabinet tidak bisa digeneralisir karena tidak semua menteri yang tidak sesuai dengan visi misi presiden. Catatan diperlukan agar enam bulan menteri bisa dirombak jika mempunyai rapor merah,"kata Karyono seusai dialog kebangsaan di Gedung Joeang, Jakarta, Senin (22/12/2014).
Ia berpendapat, rapor ini diperlukan untuk memberikan teguran kepada para menteri yang belum bekerja optimal. Menurutnya beberapa menteri yang dicap kurang optimal oleh publik yaitu Menteri Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said.
Menteri-menteri tersebut dinilai kurang optimal disebabkan beberapa kebijakannya kurang tepat. Adapun kebijakan tersebut terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak, stabilitas harga barang, penjualan aset BUMN, dan listrik.
"Kalau bertentangan dengan prinsip kepentinan rakyat maka perlu resfulle. Ini ukurannya kinerja selama triwulan pertama karena itu prisip,"ucap Karyono.
Ia menambahkan, presiden Joko Widodo disarankan untuk tetap berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar selalu memantau menteri-menterinya untuk tidak terlibat korupsi.
Bahkan seakan mengkonfirmasi, Presiden Jokowi pun menyatakan akan mengganti menteri pertanian jika dalam tiga tahun mendatang tidak bisa mewujudkan swasembada pangan.
"Saya sudah beri target menteri pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati tiga tahun belum swasembada saya ganti menterinya," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (9/12/2014) lalu.
Jauh sebelum Jokowi menyatakannya, Sekretaris Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti Fahmi Habsyi, Senin (1/12/2014) telah menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan ’reshuffle’ kabinet dalam waktu 4-6 bulan ke depan guna menyelamatkan pemerintahan Jokowi-JK.
"Ada beberapa menteri yang tidak mampu kerja," ungkapnya seraya melanjutkan bahwa Pusaka Trisakti menyarankan agar Jokowi melakukan evaluasi, riset dan menghimpun masukan publik tentang kinerja menteri selama tig bulan, dan akan mempublikasikan sebagai pertimbangan Jokowi-JK untuk merombak kabinet.
Penulis puisi Pemimpin Tanpa Kuda ini mengatakan sejak awal Pusat Kajian Trisakti menempatkan diri sebagai mitra strategis kritis kabinet Jokowi-JK dan berkewajiban menyelamatkan pemerintahan Jokowi-JK bukan mengamankan jabatan menteri-menterinya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap banyak menteri yang tidak sesuai dengan bidangnya, memilah menteri-menteri yang jalan dan yang tidak jalan, mana yang pencitraan, mana yang benar-benar kerja, dan mana asal ngomong.
Fadli pun menyarankan agar Jokowi mulai mengevaluasinya dan mempersiapkan ’reshuffle’ kabinet dalam 3 bulan.
Anggota DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan, Effendi Simbolon pun turun rembuk mengenai isu ini. Sebelum menggerogoti pemerintahan, Presiden Jokowi diminta untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Negera urusan BUMN, Rini Soemarno yang dinilai hanya akan membuat pemerintah tersandera dengan kompleknya persoalan energi.
Saat itu, Effendi Simbolon, menanggapi calon ideal direktur utama PT Pertamina yang seleksinya terkesa ditutup-tutupi dan kental aroma 'titipan'
"Ya ini lah, orang itu kalau sudah rakus sudah lupa daratan, lupa siapa dia. Nggak boleh dibiarkan terlalu lama orang-orang seperti ini hidup. Akan merusak pemerintahan jokowi. Jokowi jangan segan-segan me-reshuffle dia," ujar Effendi di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/11/2014).
Menurut Effendi, sejawat Rini di pemerintahan khususnya di bidang energi berbahaya bagi pemerintahan. Dia pun menyebutkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, yang dianggapnya hendak menguasai tujuh bidang energi di Indonesia.
"Saya menduga gerak gerik dia yang mengendalikan seven energies. Di situ dia Meneg BUMN, Menteri ESDM. kemudian Dirut Pertamina, dirut PGN (perusahaan gas negara), SKK Migas, PLN dan dikendalikan semua ya habislah.
Ibarat dia yang jaga lumbung padi habis semua. Saya kira Rini dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari kabinet," kata Effendi.
Sebelum mengakhiri tulisan ini, Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto memprediksi bahwa dinamika politik di Kabinet Kerja pada 2015 masih cukup tinggi. Kemungkinan Presiden Jokowi untuk merombak kabinetnya atau reshuffle pun terbuka lebar.
Menurut Nico, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang mengedepankan ritme kerja. Sehingga, apabila ada anggota kabinetnya yang tak dapat mengikuti ritmenya, besar kemungkinan akan diganti. Terutama, kata dia, para menteri 'titipan'.
"Reshuffle kabinet sangat mungkin, jika tidak perform seperti keinginan Jokowi-JK," kata Nico saat diskusi yang diselenggarakan Institut Peradaban dan populi center bertajuk 'Politik Indonesia 100 Hari Jokowi' di Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago pun pernah mengungkapkan, Presiden Jokowi telah mengamanahkan tanggung jawab Kementerian/Lembaga kepada masing-masing menteri.
"Itu kan pesan yang disampaikan Pak Presiden Jokowi kepada menteri. Pertama, kita ditanya targetnya, kalau sanggup laksanakan," papar dia saat acara Media Gathering 2014 di Bandung, Jumat (14/11/2014).
Namun Andrinof menegaskan, apabila ada menteri yang tidak sanggup mencapai target yang telah ditetapkan. "Kalau nggak (sanggup), ya akan diganti. Presiden kan sudah bilang begitu," ucap dia.
Pernyataannya kini, apakah presiden Jokowi bakal melakukan perombakan atau resuffle kabinetnya pada 2015 bagi menteri yang tidak sesuai target dan dinilai kurang mampu mengemban tanggung jawab? Jawabannya ada di tangan Jokowi dan JK. Mari kita saksikan bersama.
Di akhir tulisan ini, Akan ditutup dengan pernyataan Presiden Jokowi saat memberikan sambutannya di acara Kompas CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014).
"Kalau sama saya, menteri harus ada target. Yang antre menjadi menteri itu ribuan, jadi kalau target tidak terpenuhi, ya maaf, saya berikan sama yang antri," ucap Jokowi.
Mari kita saksikan bersama. (Andri Malau)
"Kalau saya jadi presiden, menteri tak (capai) target, maaf saya ganti. Kan gampang banget. Yang ngantre jadi menteri itu ribuan." Masihkah kita mengingat janji Jokowi saat penyampaian visi-misi ekonomi di sektor kelistrikan, di hadapan pelaku bisnis di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (4/6/2014) malam lalu.
Bahkan, ancaman resuffle kembali disampaikan Jokowi kepada para menteri guna mengingatkan bawahannya agar bisa menunjukkan performa yang memuaskan selama masa kepemimpinanya dengan mencapai target yang ditetapkan.
Jokowi pun mengisyaratkan sewaktu-waktu para menteri bisa saja diganti.
"Kalau sama saya, menteri harus ada target. Yang antre menjadi menteri itu ribuan, jadi kalau target tidak terpenuhi, ya maaf, saya berikan sama yang antre," ucap Jokowi saat memberikan sambutannya di acara Kompas CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014) lalu.
Janji Jokowi kelihatannya tidak main-main. Apalagi, diawal, saat mengumumkan kabinetnya pada Ahad (26/10/2015) di halaman tengah istana Merdeka, Jokowi mengumumkan nama kabinetnya adalah kabinet kerja. Nama kabinet ini seakan mau menunjukkan semangat pemerintahannya, yang tak lain "kerja, kerja dan kerja."
Hal ini juga tampak pada Jumlah kementerian di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebanyak 34 kementerian, diisi 16 profesional dari kalangan partai politik dan 18 dari kalangan profesional.
Kini telah dua bulan lebih sejak dilantik kabinet Jokowi-JK berkerja. Besar atau kecil tak dapat dipungkiri ada perubahan dan perbaikan serta gebrakan positif yang dinilai publik telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Tapi, bukan berarti semua janji dan target pemerintahan Jokowi-JK telah tercapai semuanya.
Target Jokowi-JK
Masih banyak pula Pekerjaan rumah (PR) yang perlu dibenahi dan dilakukan selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK. Paling tidak itu terlontar saat Jokowi memberikan sambutan di depan kepala daerah membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
"Kita sering menyampaikan negara kita gemah ripah loh jinawi, kaya akan sumber daya alam. Kita negara agraris. Tapi faktanya semuanya kita impor, mulai dari beras, gula, kedelai, jagung dan lain-lainnya.bApa lagi yang tidak kita impor sekarang ini?" Demikian disampaikan Jokowi saat itu.
Oleh sebab itu, kedepan, Jokowi menargetkan, tiga tahun ini bangsa Indonesia akan mencapai swasembada pangan. "Paling tidak dalam tiga tahun, berasnya sudah selesai. Tidak ada impor lagi yang namanya beras! Baru tahun berikutnya gula, jagung dan berikutnya lagi dan berikutnya lagi untuk komoditas pangan lainnya," demikian Tegas Jokowi.
Untuk itu pula, Jokowi memutuskan 49 waduk yang ingin dibangun dalam lima tahun ke depan. Semula Jokowi mengaku merencanakan pembangunan 30 waduk. Namun setelah blusukan ke daerah, dan ada lahan yang siap dijadikan waduk, rencana itu berubah. Waduk yang bakal dibangun lewat dana negara bertambah jadi 49.
Pembangun 49 waduk ini menjadi salah satu pendukung target pemerintahan merealisasikan swasembada pangan pada 2017 mendatang. Jumlah tambahan 19 waduk disampaikan kepala daerah saat Jokowi blusukan.
Bahkan Mulai tahun depan, pembangunan waduk akan dimulai. Untuk tahap pertama sebanyak 13 waduk akan dibangun tahun 2015. "Rencana kemarin 11 waduk, ternyata lapangan menunjukkan bisa 13," sambungnya, seraya menambahkan, selain waduk, pemerintah juga menargetkan pembangunan irigasi sebanyak 1 juta hektar.
Hal lain, Jokowi juga tak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat blusukan ke daerah, masalah yang hampir sama ditemukan dan dirasakan masyarakat adalah krisis listrik. Padahal Indonesia memiliki energi melimpah.
"Ijinnya terlalu lama, pembebasan lahan juga bermasalah. Ijin pertama yang saya dengar untuk pembangkit listrik sampai dua tahun, ada juga sampai empat tahun. Ijin yang saya dengar terakhir waktu ke Sumatera Selatan ke Pak Alex Noerdin sudah enam tahun belum keluar," ucapnya.
Di tempat lain, masalah lainnya pada pembebasan lahan yang berlangsung tiga sampai empat tahun, tapi belum juga rampung. Jika masalah ini bisa diatasi, Indonesia tidak mengalami defisit listrik seperti sekarang.
"Melimpah energi, melimpah batubara dan gas dan lain-lain, tapi di daerah listriknya hidup-mati, hidup-mati, byar-pet semuanya," keluh Jokowi.
Untuk itu pula, Pemerintah menargetkan lima tahun mendatang 35.000 MW bisa terealisasi dengan pembangunan pembangkit listrik di daerah. Menurutnya, pembangunan pembangkit listrik bukan proyek ambisius tapi harus dilakukan segera.
Semua itu bisa tercapai karena pemerintah sedang mempersiapkan pemangkasan birokrasi perizinan yang selama ini menghambat investasi, terutama di daerah dan problemnya di pusat. "Akhir Januari kita dorong terus, agar nasional one stop service selesai," tegasnya.
Agenda prioritas terpenting Jokowi yang telah disampaikan entah berapa kali sejak berkampanye Pilpres lalu. "Kita akan lagi membangkitkan kebudayaan maritim kita. Melihat masa depan Indonesia adalah di laut. Karena dua pertiga wilayah kita adalah perairan, laut dan samudra."
Mimpi Jokowi mengembalikan kejayaan masa nenek moyang Indonesia di laut bukan sekadar isapan jempol atau mimpi di siang bolong. Cita-cita itu pun akan mulai dilaksanakan dengan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan maritim lima tahun kedepan dimulai tahun depan.
Rencana pembangunan 24 pelabuhan baik baru maupun perluasan dan membangun sentra-sentra perikanan di seluruh wilayah perairan Indonesia pun dicetuskan.
Penguatan keamanan laut pun ditingkatkan Jokowi terhadap para pelanggar ilegal fishing guna mengamankan penghasilan laut yang tiap tahunnya dicurik sebesar Rp300 triliun.
Jokowi pun mengaku telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdjianto, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio mengambil tindakan tegas atas kasus-kasus illegal fishing di perairan nusantara.
"Jangan ada toleransi lagi," tegas Jokowi memerintahkan.
Resuffle
Awal tahun 2015 usia pemerintahan Jokowi seratus hari. Jelang seratus hari kerja pemerintahan Jokowi, gelombang perombakan (reshuffle) kabinet pun meluncur ke publik. Langkah ini digadang-gadang akan diambil Presiden Jokowi, jika ada menteri Kabinet Kerja yang tidak sanggup memenuhi target.
Bisa dikatakan semuanya itu menjadi satu acuan target seperti disampaikan Jokowi dalam musrenbangnas 2014 tadi, bahan evaluasi yang digaris-bawahi Jokowi kepada seluruh Anggora kabinetnya.
Peneliti Senior Indonesia Public Intitute, Karyono Wibowo mengatakan Presiden Joko Widodo harus memiliki catatan terkait rapor menteri Kabinet Kerja selama triwulan pertama. Catatan tersebut diperlukan untuk merombak kabinet jika menteri tak sejalan dengan visi misi presiden.
"Soal reshuffle cabinet tidak bisa digeneralisir karena tidak semua menteri yang tidak sesuai dengan visi misi presiden. Catatan diperlukan agar enam bulan menteri bisa dirombak jika mempunyai rapor merah,"kata Karyono seusai dialog kebangsaan di Gedung Joeang, Jakarta, Senin (22/12/2014).
Ia berpendapat, rapor ini diperlukan untuk memberikan teguran kepada para menteri yang belum bekerja optimal. Menurutnya beberapa menteri yang dicap kurang optimal oleh publik yaitu Menteri Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said.
Menteri-menteri tersebut dinilai kurang optimal disebabkan beberapa kebijakannya kurang tepat. Adapun kebijakan tersebut terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak, stabilitas harga barang, penjualan aset BUMN, dan listrik.
"Kalau bertentangan dengan prinsip kepentinan rakyat maka perlu resfulle. Ini ukurannya kinerja selama triwulan pertama karena itu prisip,"ucap Karyono.
Ia menambahkan, presiden Joko Widodo disarankan untuk tetap berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar selalu memantau menteri-menterinya untuk tidak terlibat korupsi.
Bahkan seakan mengkonfirmasi, Presiden Jokowi pun menyatakan akan mengganti menteri pertanian jika dalam tiga tahun mendatang tidak bisa mewujudkan swasembada pangan.
"Saya sudah beri target menteri pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati tiga tahun belum swasembada saya ganti menterinya," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (9/12/2014) lalu.
Jauh sebelum Jokowi menyatakannya, Sekretaris Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti Fahmi Habsyi, Senin (1/12/2014) telah menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan ’reshuffle’ kabinet dalam waktu 4-6 bulan ke depan guna menyelamatkan pemerintahan Jokowi-JK.
"Ada beberapa menteri yang tidak mampu kerja," ungkapnya seraya melanjutkan bahwa Pusaka Trisakti menyarankan agar Jokowi melakukan evaluasi, riset dan menghimpun masukan publik tentang kinerja menteri selama tig bulan, dan akan mempublikasikan sebagai pertimbangan Jokowi-JK untuk merombak kabinet.
Penulis puisi Pemimpin Tanpa Kuda ini mengatakan sejak awal Pusat Kajian Trisakti menempatkan diri sebagai mitra strategis kritis kabinet Jokowi-JK dan berkewajiban menyelamatkan pemerintahan Jokowi-JK bukan mengamankan jabatan menteri-menterinya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap banyak menteri yang tidak sesuai dengan bidangnya, memilah menteri-menteri yang jalan dan yang tidak jalan, mana yang pencitraan, mana yang benar-benar kerja, dan mana asal ngomong.
Fadli pun menyarankan agar Jokowi mulai mengevaluasinya dan mempersiapkan ’reshuffle’ kabinet dalam 3 bulan.
Anggota DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan, Effendi Simbolon pun turun rembuk mengenai isu ini. Sebelum menggerogoti pemerintahan, Presiden Jokowi diminta untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Negera urusan BUMN, Rini Soemarno yang dinilai hanya akan membuat pemerintah tersandera dengan kompleknya persoalan energi.
Saat itu, Effendi Simbolon, menanggapi calon ideal direktur utama PT Pertamina yang seleksinya terkesa ditutup-tutupi dan kental aroma 'titipan'
"Ya ini lah, orang itu kalau sudah rakus sudah lupa daratan, lupa siapa dia. Nggak boleh dibiarkan terlalu lama orang-orang seperti ini hidup. Akan merusak pemerintahan jokowi. Jokowi jangan segan-segan me-reshuffle dia," ujar Effendi di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/11/2014).
Menurut Effendi, sejawat Rini di pemerintahan khususnya di bidang energi berbahaya bagi pemerintahan. Dia pun menyebutkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, yang dianggapnya hendak menguasai tujuh bidang energi di Indonesia.
"Saya menduga gerak gerik dia yang mengendalikan seven energies. Di situ dia Meneg BUMN, Menteri ESDM. kemudian Dirut Pertamina, dirut PGN (perusahaan gas negara), SKK Migas, PLN dan dikendalikan semua ya habislah.
Ibarat dia yang jaga lumbung padi habis semua. Saya kira Rini dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari kabinet," kata Effendi.
Sebelum mengakhiri tulisan ini, Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto memprediksi bahwa dinamika politik di Kabinet Kerja pada 2015 masih cukup tinggi. Kemungkinan Presiden Jokowi untuk merombak kabinetnya atau reshuffle pun terbuka lebar.
Menurut Nico, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang mengedepankan ritme kerja. Sehingga, apabila ada anggota kabinetnya yang tak dapat mengikuti ritmenya, besar kemungkinan akan diganti. Terutama, kata dia, para menteri 'titipan'.
"Reshuffle kabinet sangat mungkin, jika tidak perform seperti keinginan Jokowi-JK," kata Nico saat diskusi yang diselenggarakan Institut Peradaban dan populi center bertajuk 'Politik Indonesia 100 Hari Jokowi' di Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago pun pernah mengungkapkan, Presiden Jokowi telah mengamanahkan tanggung jawab Kementerian/Lembaga kepada masing-masing menteri.
"Itu kan pesan yang disampaikan Pak Presiden Jokowi kepada menteri. Pertama, kita ditanya targetnya, kalau sanggup laksanakan," papar dia saat acara Media Gathering 2014 di Bandung, Jumat (14/11/2014).
Namun Andrinof menegaskan, apabila ada menteri yang tidak sanggup mencapai target yang telah ditetapkan. "Kalau nggak (sanggup), ya akan diganti. Presiden kan sudah bilang begitu," ucap dia.
Pernyataannya kini, apakah presiden Jokowi bakal melakukan perombakan atau resuffle kabinetnya pada 2015 bagi menteri yang tidak sesuai target dan dinilai kurang mampu mengemban tanggung jawab? Jawabannya ada di tangan Jokowi dan JK. Mari kita saksikan bersama.
Di akhir tulisan ini, Akan ditutup dengan pernyataan Presiden Jokowi saat memberikan sambutannya di acara Kompas CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014).
"Kalau sama saya, menteri harus ada target. Yang antre menjadi menteri itu ribuan, jadi kalau target tidak terpenuhi, ya maaf, saya berikan sama yang antri," ucap Jokowi.
Mari kita saksikan bersama. (Andri Malau)
Komentar