"Bumerang, Ancaman Arbitrase Freeport Malah Bangkitkan Nasionalisme Rakyat Indonesia"

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai ancaman PT Freeport Indonesia (PTFI) akan membawa pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional dalam waktu 120 hari ke depan secara terbuka akan menjadi bumerang bagi Freeport.

Kenapa demikian? Ancaman Freeport itu malah akan membangkitkan rasa nasionalisme bagi publik Indonesia.

"Bangkitkan nasionalisme. Publik pun marah. Dalam situasi demikian justru pemerintah akan mendapat dukungan," kata Prof Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Kamis (23/2/2017).

Bahkan menurut Prof Hikmahanto, rakyat Indonesia pun tidak rela bila pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mundur memghadapi ancaman Freeport. Apalagi berkompromi!

Dengan demikian pula masyarakat Indonesia akan terngiang dengan pelajaran sejarahnya saat VOC sebuah perusahaan Belanda yang mampu menaklukan kerajaan-kerajaan di Nusantara, kata Guru Besar UI ini.

Freeport juga tidak bisa memainkan isu Papua, bahkan kehadiran pasukan marinir di AS untuk mengancam pemerintah Indonesia.

Apalagi menurutnya, dalam kisruh kali ini pemerintah sudah bijak untuk memberi jalan keluar bagi Freeport dengan menerbitkan PP 1 Tahun 2017.

Pun Pemerintah tidak melanggar Kontrak Karya sebagaimana dituduhkan oleh Freeport.

Kenyataannya adalah Freeport ingin menang sendiri dan menuntut pemerintah untuk tunduk pada Kontrak Karya dan mengabaikan Pasal 170 UU Minerba.

Kemudian, saat ini pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh seorang yang berlatar belakang pengusaha layaknya Presiden AS Donald Trump.

Presiden Jokowi seperti Donald Trump dalam membuat kebijakannya akan menggunakan slogan Indonesia first.

Sekain itu, Freeport tidak bisa menggunakan tangan pemerintahnya karena memang posisi Freeport tidak terlalu baik.

Karean tegas dia, Pemerintah Indonesia tidak sedang mendzalimi perusahaan tambang tersebut.

Buktinya perusahaan tambang pemegang KK lainnya mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah.

"Harusnya Freeport paham bahwa negeri ini sudah mengalami pahitnya penjajahan di masa lalu sehingga pendekatan dengan ancaman ataupun mendikte, bahkan merongrong kedaulatan bukanlah pendekatan yang tepat bila Freeport tetap akan berbisnis di Indonesia," katanya. (*)

Pernah dimuat di Tribunnews.com