PDIP Lihat Inisiatif Hak Angket Hanya Manuver Parpol Jelang Pilgub DKI

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai, inisiatif sejumlah partai politik di DPR RI mengajukan usul hak angket atas pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pasca-cuti kampanye, sebagai manuver politik menjelang Pilkada DKI Jakarta.

Hanya manuver politik menjelang Pilkada Gubernur DKI Jakarta dibalik wacana menggulirkan hak angket terkait Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tidak dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta meski terdakwa.

Andreas Hugo Pareira menilai, penjelasan landasan hukum pengangkatan kembali Basuki alias Ahok oleh Mendagri sudah jelas, meski saat ini Ahok berstatus terdakwa di PN Jakarta Utara.

"Dasar hukumnya jelas," tegas Andreas Pareira kepada Tribunnews.com, Minggu (12/2/2017).

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, keputusannya belum memberhentikan Ahok dair status sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah mengacu pada peraturan yang berlaku.

Kata Tjahjo Kumolo, sesuai aturan, kepala daerah otomatis dihentikan sementara jika tuntutan jaksa penuntut umum di atas lima tahun dan dilakukan penahanan.

Andreas Pareira mengatakan, inisiatif mengajukan hak angket memang salah satu hak konstitusi DPR, untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat pemerintah.

Namun lanjut dia, pengajuan hak angket harus disertai alasan kuat, dimana fakta pelanggaran itu terjadi?

"Kalau tidak ada pelanggaran, lantas yang mau diselidiki apa? Mungkin sekedar manuver politik menjelang pilkada. Nanti juga diam sendiri setelah pilkada," tegasnya.

"Apakah pasal 56 yang ancaman hukumannya 4 tahun atau pasal 56 (a) yang ancaman hukumannya 5 tahun," kata Andreas.

Menurutnya, Mendagri Tjahjo Kumolo telah menyatakan jika Jaksa Penutut Umum dalam kasus Ahok ini sudah tegas tuntutannya, maka akan segera diambil keputusan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan DPR dapat menggunakan Hak Angket jika Presiden RI tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahya Purnama (BTP) atau Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI, sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 83 ayat 1,2, dan 3.

“Setelah menerima kajian dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, dan para pakar tentang pengabaian pemberhentian terdakwa BTP dari jabatan Gubernur DKI oleh Presiden, maka DPR RI dapat menggunakan fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak angket terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 83 Ayat 1,2, dan 3,” tegas Almuzzammil dalam keterangan pers, Sabtu (11/2/2017).

Menurut Almuzzammil, berdasarkan Pasal 83 ayat 1,2, dan 3 Presiden RI berkewajiban mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sementara sampai status hukumnya bersifat tetap bagi gubernur yang berstatus sebagai terdakwa yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

“Sudah cukup bukti dan dasar hukum bagi Presiden untuk memberhentikan sementara BTP dari jabatan Gubernur DKI. Pertama, status BTP sudah terdakwa penistaan agama dengan Nomor Register Perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kedua, yang bersangkutan didakwa pasal 156a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan hukuman penjara 5 tahun dan 4 tahun,” kata Muzzammil itu.

Almuzzammil mengatakan seharusnya Presiden tidak diskriminatif dengan memperlakukan kebijakan yang sama sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal itu karena pada kasus mantan Gubenur Banten dan mantan Gubernur Sumut yang terkena kasus hukum setelah keluar surat register perkara dari pengadilan, Presiden langsung mengeluarkan surat pemberhentian sementara.

Jika kebijakan ini tidak dilakukan, tegas Almuzzammil, maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Kasus ini sudah mendapat perhatian publik yang luas. Publik bertanya-tanya kenapa dalam kasus BTP, Presiden menunda-nunda, tidak segera mengeluarkan surat pemberhentian sementara padahal cuti kampanyenya segera berakhir dan masa jabatan PLT Gubernur DKI juga segera berakhir,” ujar politisi PKS ini. 

Pernah dimuat di Tribunnews.com